oleh

FSPMI Keluhkan Revisi Perwali, Pekerja Daerah Harus Tunjukkan Hasil RDT

Surabaya (afederasi.com) – Adanya revisi Perwali No 33 Tahun 2020 tentang tatanan new normal dari Perwali No 28 Tahun 2020, yang mana salah satu poinnya menyebutkan bahwa seluruh pekerja yang keluar masuk Surabaya harus berstatus bebas dari Covid-19. Namun, perubahan Perwali tersebut tidak serta merta disambut baik oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Surabaya.

Beberapa pihak menyatakan keberataan akan kebijakan ini. Salah satunya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, pemberlakuan menunjukkan hasil non-Covid-19 selama dua pekan sekali itu malah membebani perekonomian para pekerja.

“Negatif pun belum tentu dia nggak bawa virus dan reaktif pun belum tentu yang bersangkutan terjangkit virus Covid-19,” ujarnya.

Dirinya memastikan, apabila kebijakan ini diterapkan tidak akan berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, ia juga memastikan pekerja dan buruh tidak akan melaksanakan atau menunjukkan hasil rapid test.

“Tidak (berjalan dengan baik). Pastinya temen-temen buruh ga bakal ada yang melakukan rapid test dua minggu sekali. Upah saja dipotong sama perusahaan, ditambah lagi biaya rapid test. Sekali rapid 300 ribu, sebulan 600 ribu. Nggak bakal dijalankan,” kata Nuruddin.

Kendati demikian, jika rapid test dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah maka FSPMI akan mendukung secara penuh untuk pencegahan penularan Covid-19.

“Kalau pembiayaan diambil alih pemerintah ga masalah bagi pekerja. Kalau bayar sendiri memberatkan. Banyak teman-teman dan anggota saya sudah pada mengeluh rapid test,” ucapnya.

Menurutnya, untuk saat ini yang merupakan hal terpenting adalah kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Seharusnya ada pengawasan dari pemerintah agar mengetahui ada pelanggaran di perusahaan atau industri yang bisa dikenai sanksi.

“Melanggar atau tidak, perusahaan kan tidak ada regulasi yang memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan,” papar Nuruddin. (dwd/an)

News Feed