oleh

Sidang DKPP Berjalan Fair, Ini Penjelasan KPU

Prosesi jalannya sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar oleh DKPP di kantor Bawaslu Provonsi Jawa Timur, Jum’at (06/09/2019) lalu

Tulungagung, (afederasi.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jawa Timur mengungkapkan prosesi sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2019, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah berjalan fair.

“Sebenarnya  menurut saya, majelis hakim ketika memimpin sidang sudah fair,” ungkap Ketua KPU Tulungagung, Jawa Timur, Mustofa, ketika dikonfirmasi afederasi.com, Selasa (10/09/2019).

Menurut Mustofa, majelis hakim sudah memberikan waktu yang cukup leluasa kepada Kuasa Hukum Ahmad Yulianto Caleg Nasdem Tulungagung yaitu Hery Widodo. Namun, kuasa hukum didalam membacakan aduannya itu kurang sistematis, dalam artian pihaknya terfokus pada angka – angka hasil perolehan suara.

Padahal dalam sidang DKPP ini adalah kehormatan, atau lebih mengarah kepada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Seperti halnya, ada sumpah janji yang dilanggar atau tidak, ada profesionalitas yang dilanggar atau tidak dan lainnya.

“Sedangkan, yang disampaikan oleh Hery Widodo itu lebih kepada angka – angka hasil perolehan suara caleg. Kalau angka perolehan, tentang hasil pemilu itu sengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.

Baca Juga  Tinggal PDIP Belum Kirim Nama Pimpinan DPRD, Ini Alasanya

Mustofa menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini, pihaknya telah menjalankan kewenangan dengan baik serta sesuai sumpah janji jabatan dan asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum serta sudah sesuai dengan sumpah/janji jabatan Teradu.

“Oleh karena itu, semua aduan pengadu tidaklah benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ahmad Yulianto Caleg Partai Nasdem, Hery Widodo mengatakan jika mengacu pada peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (3) Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

“Faktanya majelis lebih banyak menanyakan diluar pokok perkara, yang seharusnya menggali fakta yang bisa mengungkap adanya perubahan perolehan suara,” katanya.

Kemudian ketika mendengar keterangan pengadu dan/atau pelapor seharusnya di bawah sumpah. Dalam persidangan kemarin pengadu tidak disumpah, serta pengadu dibatasi dalam menyampaikan pokok permasalahannya.

Selanjutnya pada kesempatan mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor, juga tidak di sumpah. Namun, majelis memberikan kesempatan kepada teradu untuk memberikan jawaban hingga waktu sampai habis.  “Yang disayangkan setelah mendengarkan jawaban teradu, majelis langsung menyimpulkan jawaban teradu,” jelasnya.

Baca Juga  DPRD Kebut Pembahasan Ranperda

Seharusnya majelis memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti, namun hal itu tidaklah dilakukan oleh majelis hakim. Disamping itu juga, seharusnya pengadu daan teradu serta saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan.

“Dalam hal ini majelis tidak memberikan ruang sama sekali, apakah pengadu dan teradu akan menyampaikan alat bukti dan barang bukti tambahan,” paparnya.

Hery menambahakan, demi Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 dan demi keadilan, karena persidangan kemarin tidak sesuai dengan mekanisme Persidangan Kode Etik di DKPP, sidang pengaduan ini harus diulang. (an/am)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed