oleh

Lawan Bumbung Kosong, Hanindhito-Dewi Harus Raih 50 Persen Lebih Suara Sah

Kediri, (afederasi.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kediri hanya menyuguhkan satu pasangan calon (paslon). Hal ini tidak serta merta membuat pasangan Hanindhito-Dewi tersebut langsung menduduki kursi Kediri 1 dan 2. Namun, mereka harus berhasil meraup 50 persen lebih suara sah untuk mengalahkan bumbung kosong.

Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri Eka Wisnu Wardhana menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 107 ayat 3 tentang Pilkada, jika paslon sudah memenuhi suara 50% dari suara sah, itu berarti sah jadi pemenangnya.

“Pilkada dengan satu pasangan calon maka pasangan calon dinyatakan terpilih jika memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah,” jelas Eka kepada afederasi.com

Dalam pelaksanannya nanti masih kata Eka, jumlah suara akan tetap mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan diputuskan pada 10 sampai 16 Oktober nanti. Jumlah tersebut ditetapkan sebagai hasil final keputusan KPU Kabupaten Kediri.

“Jadi nanti antara 10 sampai 16 Oktober DPS akan ditetapkan menjadi DPT yang final,” ungkapnya.

Baca Juga  Risma Tuntaskan Persoalan Aset Tahun 1984 Senilai 121 Miliar

Dari data yang di rekap KPU hingga tanggal 10 Oktober 2020 DPS mencapai angka 1.234.918. Dengan rincian 619.425 laki laki, dan 615.493 perempuan. Data tersebut tersebar di 3.311 TPS seluruh Kabupaten Kediri.

“Jika semua DPT menggunakan hak suaranya, paslon harus meraup sekitar 630 ribu lebih suara untuk melawan bumbung kosong,” bebernya.

Masih menurut Eka, meski terjadi calon tunggal, bukan berarti satu pasangan yang ditetapkan KPU dapat serta merta dipilih oleh rakyat dan dapat menang dengan mudah. Pasalnya, masih ada kotak kosong yang bisa saja mengganjal langkah calon tunggal ini untuk menduduki kursi strategis di tingkat daerah tersebut.

“Sesuai pasal 54 D ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jika perolehan suara paslon kurang dari 50 persen lebih, calon yang kalah bisa mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya,” terangnya.

Lalu siapakah yang akan mengisi kursi pemerintah tersebut jika kotak kosong yang menang? Eka menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah, maka ditunjuk pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Di mana hal ini, yang berhak melakukan penunjukan yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). (is/yp)

News Feed