Rabu, 22 Juli 2020, 10:20 WIB

DPC PBB Ajukan PAW Anggota DPRD Riska Wahyu Nurfitasari, Ini Alasanya

Tulungagung, (afederasi.com) – DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD setempat, Riska Wahyu Nurfitasari. Alasanya Riska panggilan akrab Riska Wahyu Nurfitasari dinilai tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dengan DPC PBB setempat.

“Dia (Riska-red) tidak patuh pada keputusan DPC,”tegas ketua DPC PBB, Nanang Rohmat ketika dikonfirmasi di kantor afederasi.com, Selasa (21/07/2020).

Nanang menjelaskan Riska menjadi anggota DPRD periode 2019-2024 merupakan hasil PAW H. Makin karena meninggal dunia tahun 2019 silam. Sebelum diajukan menjadi legislator karena meraih suara terbanyak kedua setelah H. Makin. DPC PBB menyodorkan beberapa kesepatakan atau komitmen terhadap partai.

Nanang mencontohkan ada beberapa kesepakatan yang tidak dijalankan. Diantaranya, selama menjadi legislator dianggap belum memberikan dokumen-dokumen penting sebagai anggota DPRD kepada DPC. Selain itu, dia dianggap tidak melakukan koordinasi dan bersinergi sebagai wakil rakyat dengan DPC.

“Bahkan ingkar janji memberikan komitmen Rp 10 juta setiap bulan kepada partai dengan princian Rp 7 juta ke partai dan Rp 3 juta ke keluarga alm H. Makin. Dana 10 juta ini sesuai kesepakatan dikelola bersama dan disimpan direkening bersama untuk keperluan persiapan menghadapi pemilu 2024 dan membangun infrastruktur partai,”tegas peternak burung Murai.

Baca Juga  Penanganan Lakalantas di Kota Marmer Kini Lebih Cepat

 

Menurutnya pengajuan PAW Riska tidak bisa diproses oleh DPRD. Salah satu alasanya karena Riska mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai ketua DPC DPP dengan nomor surat 170/552/407.040/2020.  SK tersebut sangat mengejutkan DPC PBB Tulungagung. Pasalnya ketua DPC PBB yang terpilih dalam musyawarah cabang (muscab) adalah Nanang Rohmat. Muscab digelar di Resto Kanjengan (15/12/2019). Bahkan muscab dihadiri oleh pengurus harian DPW  PBB Jawa Timur, seperti M. Masduki (ketua).

“Kenapa yang mendapatkan SK justru Riska,”tanya Nanang dengan nada tinggi.

Nanang menjabarkan berdasarkan UU Nomor 2/2008 tentang partai politik pasal 22 disebutkan kepengurusan partai politik di semua tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART. Begitu juga dengan surat nomor AM.314/DPP-sek/05/2020 yang memberikan mandat Riska sebagai ketua DPC PBB Tulungagung periode 2019-2024. Penunjukan itu bertentangan dengan UU dan ART PBB BAB 1 pasal 3 ayat (2) huruf c, menyatakan yang mempunyai hak dipilih sebagai pimpinan partai  di semua tingkatan termasuk pimpinan cabang adalah anggota kader.

Baca Juga  Pick Up Bermuatan Triplek Terperosok ke Sungai

“Pada BAB 1 pasal 1 ayat (2) huruf a. Anggota kader adalah anggota biasa yang mengikuti pelatihan formal partai dengan syarat, salah satunya pernah menjadi fungsionaris partai yang mengikuti kegiatan partai setidaknya selama 5 tahun secara aktif  dan sungguh-sungguh,”tegasnya.

Sementara berdasarkan dokumen DPC PBB, lanjut Nanang Riska menjadi anggota PBB per 10 Januari 2018 dan belum pernah menjadi pengurus partai di tingkat manapun.

Yang lebih parah lagi, menurut Nanang muscab sudah digelar dan dihadiri oleh pengurus DPW. Hasilnya muscab adalah memilih tiga orang Nanang Rohmat, R Fahrudin dan Rofiqoh. Nama-nama tersebut  dikirim ke DPW dan diteruskan ke DPP.  Sayangnya hingga sekarang belum terbit SK hasil muscab.

“Yang mendapatkan  justri Riska yang bukan hasil muscab,”terangnya.

Nanang menambahkan langkah yang ditempuh ini bukan karena berambisi menjadi ketua DPC PBB melainkan ingin menunjukan mekanisme partai yang sudah diatur dalam AD/ART dan UU partai politik dijalankan. Apalagi PBB mempunyai jargon menegakan hukum dan keadilan.

“Kami (yang terpilih dalam muscab) bersedia mundur dan tidak dicalonkan asal melalui mekanisme sesuai aturan,”pungkasnya.

Baca Juga  Syarat SKCK Diawal, RSUD dr Iskak: Kami Sudah Koordinasi dengan BKD

Sementara itu Riska Wahyu Nurfitasari ketika dikonfirmasi afederasi.com melalui sambungan teleponnya mengaku sempat mengetahui jika ada surat masuk ke Sekretariat DPRD terkait pengajuan PAW dirinya.

“Iya ada (surat pengajuan PAW-red), tapi itukan nomor suratnya salah, masak tahun 2010,” candanya.

Riska juga mengatakan jika tidak terlalu menanggapi surat tersebut. Sebab, saat ini ia telah ditunjuk sebagai ketua DPC PBB sesuai DPP PBB pusat. (yp/am)

votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
1 year ago

0.5

News Feed