oleh

DPC Partai Demokrat Tolak UU Ciptaker

Trengalek, (afederasi.com) – Penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan menjadi undang-undang terus berlanjut. Tak hanya dari insan akademisi maupun buruh, gelombang penolakan juga gencar dilakukan elit partai di daerah.

Seperti halnya Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek. Partai berlambang Mercy tersebut menolak tegas pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Bahkan, mereka siap berkoalisi bersama rakyat dan kaum buruh di Trenggalek untuk menolak UU tersebut.

Pernyataan sikap tegas tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Mugianto saat jumpa pers di kantor DPC Partai Demokrat, Rabu (7/10/2020). Menurutnya, dengan disahkan undang-undang tersebut yang jelas akan berdampak pada masyarakat terutama kaum buruh.

“UU Cipta Kerja yang terangkum dalam Omni bus law ini sangat melukai dan mencederai rakyat. Karena berbagai hak para buruh telah terpasung. Selain itu ditemukan banyak pasal lain yang menyiksa,” ungkapnya.

Disampaikan Mugianto, pihaknya sangat menyayangkan karena memaksakan kehendak sikap Pemerintah dan DPR RI dengan mengundangkan UU itu.

Baca Juga  Sapa Warga Tembok Dukuh, Machfud Arifin Singgung Daya Beli hingga Pasar Loak

Seharusnya masih kata Mugianto, saat ini pemerintah harus fokus pada solusi penanganan pandemi Covid-19. Terutama fokus pemulihan ekonomi dan bagaimana rakyat harus bertahan hidup.

“Kami sangat menyayangkan karena DPR RI terlalu memaksakan kehendak untuk mengesahkan UU Ciptaker pada saat situasi dan kondisi seperti ini,” terangnya.

Selain itu lanjut Mugianto, UU Ciptaker ini berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.

“Kami juga menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Karena pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society,” jelasnya.

Mugianto juga menjelaskan, didalam UU itu terdapat kelemahan-kelemahan Omni bus law diantaranya, penghapusan uang pesangon, standar UMR dan masa cuti dihapus.

Selain itu, upah dihitung per-jam, kontrak kerja seumur hidup, tiada karyawan tetap, keputusan PHK sepihak, kesejahteraan buruh hangus, tenaga kerja terhitung harian, tenaga kerja asing diperbolehkan masuk dan libur hanya hari raya.

“Dengan disahkan UU ini, kami siap bersatu dan berkoalisi dengan rakyat dan buruh menolak Omni Bus law. Karena sangat menyederai rakyat utamanya kaum buruh khususnya di Trenggalek dan umumnya di Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga  Dalami Dugaan Pelanggaran Jam Malam, Satpol PP Panggil Pengelola Kafe Maxy

Ditambahkan Mugianto, dengan adanya kontroversi ini, pihaknya akan menyuarakan dengan baik kepada pemerintah pusat melalui perwakilan Partai Demokrat yang ada di DPR RI agar penolakan dapat ditanggapi oleh pemerintah pusat. (pb/yp)

News Feed