oleh

Diduga Langgar UU dan Untungkan Salah Satu Paslon, Risma Dilaporkan ke Bawaslu

Surabaya, (afederasi.com) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke Badan Pengwasan Pemilu (Bawaslu) setempat oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur (Jatim).

Pasalnya, Risma diduga melanggar pasal 71 ayat 3 UURI No 10 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yakni, menyalahgunakan wewenangannya sebagai walikota yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) yakni Eri Cahyadi-Armuji.

Ketua KIPP Jatim Novli Bernandi menjelaskan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau walikota dan wakilnya dilarang menggunakan kewenangan, programn dan kegiatan yang menguntungkan salah satu paslon. Baik di daerah sendiri dan daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

“Jadi KIPP dalam hal ini membawakan dua laporan dugaan pelanggaran,” imbuhnya.

Pertama lanjut Novli, penggunaan Taman Harmoni yang merupakan fasilitas pemerintah kota Surabaya sebagai tempat kegiatan penyerahan rekomendasi oleh partai politik kepada bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020.

Baca Juga  Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kedua, pencatutan gambar Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada reklame, baliho, banner Eri Cahyadi dan Armuji dengan tertera kalimat sosialiasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

“Saya kira itu tidak pantas,” ucapnya.

Pada poin pertama lanjut Novli, penggunaan Taman Harmoni yang merupakan aset sekaligus fasilitas pemerintah kota Surabaya tersebut untuk kegiatan politik praktis dinilai bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2020. Dimana, Risma dalam jabatannya sebagai Walikota Surabaya memfasilitasi Taman Harmoni sebagai tempat kegiatan politik praktis penyerahan rekomendasi partai kepada pasangan Eri Armuji.

“Nah kehadiran Risma dalam acara tersebut pada hari kerja aktif. Ini tidak bisa dibenarkan Risma hadir mengatasnamakan diri sebagai pengurus DPP Partai karena acaranya berlangsung di hari dan jam kerja,” ujarnya.

Ia juga mengungkit kejadian pada saat Taman Bungkul rusak lantaran salah satu perusahaan es krim mengadakan acara besar. Menurutnya, ada beda perlakuan yang terjadi dengan kegiatan politik praktis yang dilakukan di Taman Harmoni, yang seharusnya bisa diadakan di hotel atau gedung pertemuan lainnya di Surabaya.

Baca Juga  Antisipasi Internet Ngadat Saat Pelaksanaan UN Habitat Day 2020

“Hal kedua yang membuat kami melaporkan Risma, adalah baliho dan banner yang betebaran hampir di seluruh titik-titik jalan di Surabaya, itu kan ada gambar Risma dan calon. Terpasangnya pada Juni, Juli, Agustus  dan berdiri kokoh tanpa ada penertiban sama sekali,” kata Novli.

Novli mentakan, sebagai walikota ketika gambarnya diusung oleh paslon bereaksi ketimbang melakukan pembiaran. Dirinya menuturkan bahwa skenario ini telah tersusun sejak jauh hari bahkan sebelum penetapan rekomendasi calon wali kota.

“Jadi begini, Alat Peraga Kampanye (APK) adalah alat praktek untuk menyampaikan visi misi dan informasi paslon. APK itu baru berlaku ketika ketika tahapan kampanye dimulai. Ada APK yang difasilitasi oleh KPU, ada juga APK yang difasilitasi pasangan calon,” tuturnya.

Dirinya juga mengakui, kenapa KIPP baru melaporkan sekarang lantaran mereka menunggu penetapan calon. Ia berdalih, pasal 71 tersebut hidup setelah penetapan calon. Apabila pasangan yang diusung bukanlah Eri dan Armuji, pasal tersebut baru dinyatakan tidak hidup.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil akbar menyatakan masih akan mempelajari laporan yang diajukan oleh KIPP. Dia bersama komisioner yang lain akan mengadakan rapat untuk menentukan apakah memang ada pelanggaran atau tidak.

Baca Juga  Dua Bandar Sabu Ditembak Mati

“Kita pelajari dan mau bicara dengan anggota yang lain, kita rapatkan dulu lalu kita plenokan,” pungkas Agil. (dwd/yp)

News Feed