oleh

Datangi Kantor Bawaslu, KIPP Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Surabaya, (afederasi.com) – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur hari kembali mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya. Mereka kembali mempertanyakan profesionalitas Bawaslu dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020 dengan menyatakan mosi tidak percaya.

Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thyssen mengungkapkan, kedatangannya ke Bawaslu kali ini untuk menindaklanjuti pelaporan sebelumnya pada 2 Oktober 2020. Ketika itu, pihaknya melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini atas dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk kampanye pemenangan Cawali dan Cawawali no urut 1.

“Laporan kami tidak diproses dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 10 tahun 2010 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” ungkap Novli, saat diwawancarai di Gedung Bawaslu, Jumat (16/10/2020).

Novli mengungkapkan, Bawaslu terkesan diam dan tidak melakukan apapun serta menunggu laporan adanya kecurangan. Namun setelah dilaporkan, keputusan yang diberikan Bawaslu ternyata laporan itu bukan pelanggaran pemilihan karena tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas.

Ia mencontohkan, apabila advokasi di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dalam memutuskan suatu perkara hukum, pasti ada yang namanya pertimbangan hukum.

Baca Juga  Merampok, Bapak beserta Anak dan Menantu Diciduk Polisi

“Sangat janggal sekali. Nah Bawaslu menolak laporan kami dengan alasan informasi dikecualikan atau tertutup. Kan aneh, saya ini adalah pelapor dan punya hak untuk mengetahui pertimbangan hukumnya apa,” ujarnya.

Menurutnya, informasi yang dikecualikan adalah ketika saat proses penanganan pelanggaran. Namun saat pelanggaran sudah selesai diproses, seharusnya menjadi informasi yang terbuka. Ia mengklaim bahwa ada permainan dalam Bawaslu.

“Ini jelas tidak profesional. Kami langsung saja menuduh bahwa Bawaslu bermain,” kata Novli.

KIPP juga mempertanayakan ada kedekatan apa Bawaslu Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini lantaran seolah-oleh diistemewakan. Ia juga mengklaim bahwa Bawaslu juga memiliki catatan buruk pada tahun 2019 lalu yang berakhir pada sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Sanksi Peringatan Keras Terakhir karena telah terbukti ada keberpihakan terhadap salah satu calon legislatif.

“Maka kesimpulan dari hasil kajian, KIPP menyatakan mosi tidak percaya kepada Bawaslu Kota Surabaya yang netralitas dan berintegritas,” imbuhnya.

Novli menambahkan, KIPP juga akan melaporkan Bawaslu Kota Surabaya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan dugaan pelanggaran etik profesi sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, dalam proses penanganan pelanggaran tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme seperti yang telah diatur oleh Undang Undang No 10 tahun 2010.

Baca Juga  Dua Peserta Pilkada Kota Pahlawan Jalani Swab Test

“Laporan pada DKPP akan kami lakukan hari Senin,” tegasnya.

Komisioner Bawaslu Kota Surabaya Yaqub Baliyya (Foto : Dewid/afederasi.com)

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar menyatakan bahwa dirinya mempersilahkan KIPP untuk melaporkan pada DKPP terkait tuduhannya. Ia merasa bahwa Bawaslu telah memproses laporan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang tidak puas, kan kita memang bukan alat pemuas. Artinya kita berjalan sesuai Perundang-Undangan dalam persepsi kita,” kata Agil.

Ia juga menjelaskan bahwa KIPP sah-sah saja menganggap Bawaslu tidak netral. Menurutnya, apabila memang dianggap tidak netral dan memiliki bukti yang cukup, ia mempersilahkan untuk dilaporkan ke DKPP.

“Itu adalah hak setiap masyarakat apabila ada anggapan tidak netral. Tentunya DKPP yang akan meninjau,” pungkasnya, (dwd/yp)

News Feed