oleh

Cegah Klaster Pilkada, Ini yang Dilakukan Pemkot Surabaya

Surabaya, (afederasi.com) – Menjelang tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan masa kampanye, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan asesmen terhadap setiap tahapan Pilkada.

Pasalnya, dua tahapan tersebut akan menimbulkan interaksi secara langsung antara penyelenggara, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

Keputusan itu merujuk pada hasil rapat yang digelar pada 15 September 2020 yang lalu dengan menghadirkan semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada Surabaya.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto memastikan, bahwa setiap tahapan pilkada Surabaya nantinya akan dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurutnya, asessmen ini berasal dari tim Independen yang isinya para ahli atau para pakar.

“Tim Independen ini nanti akan melakukan asesmen atau penilaian resiko penyebaran Covid-19 di setiap kegiatan dalam tahapan-tahapan Pilkada,”  ungkap pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbang Pol Surabaya, Selasa (22/9/2020).

Irvan mengungkapkan, untuk prosesnya setiap akan melaksanakan kegiatan, maka diminta untuk menyampaikan surat kepada Gugus Tugas. Kemudian, surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan asesmen. Ia menegaskan, apabila dalam asesmen itu merekomendasikan bahwa kegiatan tersebut kurang menjaga protokol kesehatan dan berpotensi penularan, maka sangat mungkin kegiatan tersebut dilarang.

Baca Juga  Resmikan Taman Baca, Ini Pesan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Jatim

“Begitu pula sebaliknya, jika dalam asesmen itu bagus, maka kami persilahkan untuk lanjut,” ujarnya.

Sebenarnya lanjut Irvan, pada saat pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Surabaya, pihaknya sudah melakukan asesmen. Hal ini akan terus dilanjutkan pada tahapan-tahapan pilkada berikutnya, termasuk pada saat pengumuman hasil penetapan paslon pada 23 September 2020 maupun pengundian nomor urut paslon pada 24 September 2020.

“Jadi, terkait dengan pengundian nomor urut paslon, nanti pihak KPU mengirimkan surat kepada kami dan selanjutnya akan dilakukan asesmen tempat yang dipilih KPU itu. Namun, kami sarankan untuk mengutamakan daring dan tempat terbuka,” kata Irvan.

Sementara itu Kepala BPB Linmas Surabaya ini juga menjelaskan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini harus menghindari 3C, yaitu closed spaces atau ruang tertutup dengan ventilasi rendah, crowded place atau tempat yang padat orang atau kerumunan, dan close contact setting atau kontak dekat seperti percakapan jarak dekat.

Selain itu, harus juga memperhatikan VDJ, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Semakin faktor VDJ dijaga, maka semakin rendah resiko penyebaran virus Covid-19. Sebaliknya, saat ketiga faktor VDJ overlap, maka resiko penyebarannya sangat tinggi.

Baca Juga  Anggota dan Pegawai KPU Jalani Test Swab

“Jadi, hindari 3C dan harus memperhatikan VDJ. Pemilihan tempat untuk pengundian nomor urut paslon juga harus memperhatikan ini,” tutup Irvan. (dwd/yp)

News Feed