oleh

26 Orang Penyelenggara Pemilu, Bakal Disidang Di DKPP

Sidang DKPP (ilustrasi)

Tulungagung, (Afederasi.com) – Tercatat ada sekitar 26 anggota penyelenggara Pemilihan Legislatif 2019, dari pihak Bawaslu dan KPU Tulungagung, Jawa Timur yang diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Para teradu itu rencananya, dihadirkan dalam sidang perdana yang digelar oleh DKPP pada Jum’at (06/09/2019) (besok-red).  Gelaran sidang tersebut atas laporan pengadu Achmad Yulianto caleg Partai Nasdem Tulungagung.

Kuasa Hukum Achmad Yulianto, Hery Widodo SH MH CLA, mengungkapkan pihaknya telah menerima surat panggilan sidang nomor 4109/PS.DKPP/SET-04/VIII/2019, untuk hadir dan menghadap Majelis sidang DKPP di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terkait kasus yang diadukan kliennya ke DKPP.

“Surat sudah kami terima, dan kami diminta hadir untuk menghadap majelis sidang DKPP di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jatim pada Jumat (06/09/2019) pukul 09.00 WIB, sebagai pihak pengadu,” ungkapnya.

Hery menjelaskan agenda sidang yang diagendakan oleh DKPP pada esok hari yaitu mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu. Ada 26 teradu yang diadukan oleh Achmad Yulianto pada DKPP.

Diantaranya lima komisioner KPU Tulungagung, lima komisioner Bawaslu Tulungagung, selain juga anggota PPK dan anggota Panwascam di Kecamatan Tulungagung serta Kecamatan Kedungwaru.

Hery berkeyakinan bahwa laporan Achmad Yulianto di DKPP akan membuktikan adanya kecurangan yang telah dilakukan KPU Tulungagung, kendati dalam sidang PHPU yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dimenangkan oleh KPU.

“Persoalannya yang di MK itu kami tidak sampai disidang. Yang ikut sidang adalah Partai Nasdem,” katanya.

Ada beberapa alasan mengapa dia yakin komisioner KPU Tulungagung diduga telah melakukan pemindahan suara sehingga caleg Partai Nasdem tidak mendapat tambahan kursi di DPRD Tulungagung dan tergantikan oleh caleg dari PAN. Salah satunya ada bukti formulir C1 yang asli.

“Kami punya formulir C1 yang asli. Ini yang akan membuktikan nanti memang ada pemindahan suara sehingga PAN mendapat tambahan satu kursi di DPRD Tulungagung,” ujarnya.

Menurut Hery, kalahnya Partai Nasdem di MK karena tidak mempunyai bukti formulir C1 yang asli. “Kalah karena bukti materiilnya tidak terpenuhi. Mejelis hakim dalam pembuktian akan berdasarkan bukti formil dan materiil. Kalau hanya formil terpenuhi sementara bukti meteriilnya tidak terpenuhi maka akan kalah,” katanya.

Disinggung apakah hasil dari DKPP dapat merubah perolehan kursi, kata Hery, dia menyadari jika keputusan DKPP nantinya tidak akan mengembalikan satu kursi di DPRD Tulungagung pada Partai Nasdem.

“Dengan adanya sidang DKPP ini nanti bakal dibuktikan apakah memang benar ada pelanggaran kode etik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Tulungagung, Mustofa membenarkan adanya panggilan sidang dari DKPP. Pihaknya telah mempersiapkan diri terkait aduan tersebut.

“Yang pasti kami siap mengikuti jalannya sidang. Apa yang diperlukan dalam sidang juga sudah kita siapkan. Kami ikuti proses yang ada,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Komisioner Bawaslu Tulungagung, Suyitno Arman. Menurutnya, pihak bawaslu sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan, bahkan beserta saksi. “Iya mas. Besok kita akan hadir full team. Bersama seluruh saksi dan berkas – berkas untuk pembuktian,” tambahnya. (an)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed