oleh

Hilangkan Kesan Perbedaan Sekolah Swasta dan Negeri, Ini Langkah yang Diambil Pemkot

Surabaya (afederasi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga saat ini masih berupaya untuk menghilangkan kesan dan anggapan bahwa ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, bahwa warga Indonesia sepakat bahwa pendidikan 9 tahun itu wajib. Karena itulah, ke depannya pemkot berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan sekolah negeri saja tidak cukup.

“Nah, ketika masuk swasta, maka infrastrukturnya juga harus sama, termasuk laboratorium dan sebagainya harus sama, sehingga kita akan support betul ke depannya, dengan catatan sekolah swasta itu harus menaikkan gradenya,” ungkap Eri saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2020).

Untuk menaikkan grade tersebut, Eri menjelaskan harus disepakati bahwa rombongan belajar (rombel) setiap sekolah negeri dan swasta sebanyak 32 siswa, dengan maksimal masing-masing kelas 11 kelas. Artinya, kelas 1 ada 11 kelas, kelas 2 ada 11 kelas dan kelas 3 ada 11 kelas juga.

Oleh karena itu, bagi sekolah yang rombelnya diatas 32 siswa, maka pemkot pun terus mencarikan solusinya. Salah satunya dengan menambah kelas lagi. Penambahan kelas itu bukan untuk menerima siswa baru, melainkan untuk menampung siswa yang lebih dari rombel tersebut. Misalnya sudah ada sekolah yang menerima rombel 40 siswa, maka 8 siswa di rombel tersebut harus pindah ke kelas yang baru dibangun.

Baca Juga  Simpan Konten Pornografi di Ponsel, Belasan Anak Terjaring OKP

“Kemarin kita sudah hitung-hitungan dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak guru, jika siswanya sampai 40 orang, guru merasa agak kesulitan untuk menguasai muridnya, sehingga rombel 32 itu sudah cukup,” ujarnya.

Disamping itu, ia juga mengatakan bahwa harus ada keterbukaan antara pemerintah dan pihak sekolah. Terbuka dalam hal jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta. Terlebih lagi, saat ini Dispendukcapil Surabaya sudah menyiapkan data berapa anak SD yang lulus dan akan masuk ke jenjang SMP, sehingga sejak awal sudah bisa dihitung apakah sekolah di suatu daerah atau kecamatan itu kurang atau sudah cukup.

“Jadi, tahun 2021 Bulan Juli nanti, akan ada data dari Dispendukcapil tentang berapa anak yang lulus SD dan akan masuk ke SMP. Insyallah dengan data tersebut kita akan tahu sebaran siswa itu, sehingga posisinya nanti akan menerima jumlah siswa sama,” kata Eri.

Kemudian lanjut Eri, begitu ada sekolah disalah satu kecamatan yang kurang, nantinya akan dibangunkan sekolah atau hanya menambah kelas baru. Namun sekali lagi dengan catatan tidak mengurangi jumlah siswa di sekolah swasta.

Baca Juga  Gowes Pagi Hari, Risma Ajak Warga Berolahraga

Dirinya menambahkan, Pemkot Surabaya juga terus mengembangkan kerjasama dengan pihak pengusaha dalam hal membantu siswa. Bentuknya, para pengusaha itu memegang anak asuh, sehingga pengusaha itu membantu anak asuhnya dalam biaya pendidikannya.

“Ini sudah berlaku dan akan terus kami kembangkan, sehingga semua pihak berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di Kota Surabaya,” pungkas Eri. (dwd/yp)

News Feed