oleh

Isis Kembali Pulang

-Opini-331 views

Tiada angin tidak ada badai,  tiba tiba Menteri Agama RI,  M.  Fachrur Razi mewacanakan akan memulangkan warga negara Indonesia yang telah menjadi simpatisan islamic Syuriah Iraq State (ISIS)  dalam deklarasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Ballroom Discovery Anchol Hotel, Selasa 1 Februari 2020. Beliau beranggapan bahwa 600 an WNI yang berada disana nantinya bisa dibina untuk menjadi warga Negara Indonesia.  Karena saat sekarang ini kondisi mereka terlunta lunta di camp-camp pengungsian di Syiria dalam kondisi yang sangat memerlukan perhatian.

Lima hari setelah Menteri Agama mengeluarkan wacana yang kontroversial tersebut, tanggal 6 Februari 2020 siaran berita Internasional yang berbasis di Inggris,  BBC, mempublikasikan wawancara jurnalis mereka, Quentin Sommervile, yang mewawancarai Nada Fedullah,  anak ISIS asal Indonesia.  Dalam wawancara tersebut Nada menyampaikan bahwa dia berangkat sebagai simpatisan ISIS bersama keluarga pada saat dia masih bangku sekolah.  Namun dia tidak bisa berbuat banyak ketika ayahnya mengajak dia untuk berjihad dan bergabung dengan ISIS. Namun,  setelah sampai di Syiria apa yang dia persepsikan selama ini tentang ISIS bertolak belakang dengan apa yang dia temui selama disana. Dan diakhir wawancara dia menyampaikan ingin pulang atau kembali ke Indonesia karena Nada merasa sangat capek tinggal di pengungsian tanpa nasib yang jelas.

Pada kesempatan lain,  Quentin juga mewawancarai ayah Nada,  Aref Fedullah.  Aref menyampaikan bahwa dia merasa sangat bersalah karena telah mengajak keluarganya untuk bergabung dengan ISIS. Dan dia mengharapkan adanya upaya pembelaan di pengadilan supaya dia bisa terbebas dari penjara ISIS dan bisa berkumpul dengan keluarganya serta bisa menjalani hidup secara normal. Tapi tidak tahu harus mengadu pada siapa,  karena sampai saat sekarang ini tidak pihak baik dari Indonesia atau pihak lain.

Dan akhirnya,  sampai hari ini wacana pemulangan “simpatisan ISIS” asal Indonesia yang jumlahnya 600an jiwa yang tersebar dalam tiga camp menjadi isu hangat yang menjadi perbincangan baik di media nasional maupun di media sosial.  Beberapa pihak mendukung pemulangan simpatisan ISIS asal Indonesia,  misalnya KOMNAS HAM, dengan alasan kemanusiaan. KOMNAS HAM berpendapat bahwa mereka secara defacto mereka masih sebagai warga negara Indonesia, dan negara wajib hadir sebagai pemangku kebijakan untuk memulangkan dan membina mereka untuk menjadi warga negara Indonesia lagi.

Namun disisi lain,  tidak sedikit pula masyarakat, ormas bahkan kepala daerah menyatakan penolakannya terhadap wacana pemulangan simpatisan ISIS asal Indonesia. Prof.  Said Aqil Siroj menyampaikan menolak wacana pemulangan warga ISIS asal Indonesia karena mereka sudah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia atas kemauannya sendiri (CNN Indonesia,  08/02/2020). Sementara Gubernur Jawa Tengah,  Ganjar Pranowo,  juga menolak wacana pemulangan warga ISIS asal Indonesia walaupun atas dasar HAM. “Apakah ISIS juga pernah berfikir tentang HAM ketika mereka menghilangkan banyak nyawa” kata Ganjar Pranowo (Kompas TV, 08/02/2020).

Wacana pemulangan simpatisan ISIS eks WNI seperti hujan di siang bolong bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.  Walaupun Fachrur Rozi segera meralat statemennya karena harus menunggu rapat terbatas dengan president, namun publik bisa mencermati antara rentan waktu ketika beliau mengeluarkan statement wacana pemulangan dengan berita BBC yang meliput Nada Fedula di camp pengungsian menjadi pertanyaan besar. Makna implisit yang bisa ditarik benang merah antara wacana pak menteri dengan narasi yang dibuat BBC adalah ada konektifitas gagasan yang dibangun bahwa pemulangan simpatisan ISIS eks WNI yang hari ini terlunta-lunta di camp pengungsian lebih berdasar atas rasa kemanusiaan .

Sebetulnya, pemulangan simpatisan ISIS eks WNI jauh lebih mudah dari pada pemulangan WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Mindanao ataupun Habib Rizieq Shihab di Kota Mekah. Namun yang menjadi problem adalah apa yang dilakakukan oleh mereka dan negera setelah mereka kembali di Indonesia.  Dan apakah menjadi jaminan narasi yang dibangun BBC itu murni keinginan mereka untuk kembali ke Indonesia atau justru mereka dijadikan proxy oleh pihak luar untuk menyebarkan virus radikalisme di Indonesia?

Karena sampai hari ini program deradikalisasi yang digagas oleh pemerintah masih belum bisa menyentuh pada pokok permasalahan dan benih-benih radikalisme masih berkembang biak dengan leluasa di bumi nusantara. 

Radikalisme tumbuh dari pola pikir yang salah dalam memahami teks teks agama.  Dan sudah menjadi mahfum bahwa di Indonesia yang paling memahami tentang teks teks agama adalah kaum Ulama,  Kiai,  Cerdik Cendekia yang berasal dari ormas atau pondok pesantren.  Namun nyatanya, program deradikalisasi yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lebih banyak diisi oleh POLRI dan TNI.  Maka ini sangat jauh dari panggang api.  Karena pola konstruksi pikir dan pendekatan yang dilakukan dilakukan oleh ulama dengan aparat negara sangat jauh berbeda

Maka jangan sampai pemulangan simpatisan ISIS eks WNI ini kemudian justru menjadi api dalam sekam bagi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Karena tidak ada jaminan dari mereka untuk tidak menyebarkan faham radikalisme yang sudah menancap kuat di pikiran dan kesadaran mereka kepada orang lain. Sudah cukup contoh bagi kita,  bagaimana terpidana teroris yang sudah divonis dan dipenjara namun ketika bebas mereka masih berbuat biadab dengan merekrut “pengantin baru” dan mengebom beberapa tempat di Indonesia. 

Kalau landasan hukum yang dijadikan alasan pemulangan simpatisan ISIS eks WNI di Syuriah,  maka mereka sudah bukan lagi menjadi WNI karena mereka secara sukarela meninggalkan negera Indonesia dan mereka telah membakar paspor mereka yang sebetulnya menjadi bukti otentik bahwa mereka masih sah sebagai WNI kata Prof Hikmanto, Guru Besar UI (Kompas TV,  08/02/2020).

Maka sekali lagi, tidak ada kewajiban bagi  pemerintah Indonesia untuk memulangkan simpatisan ISIS eks WNI kembali ke Indonsia dengan dalih hak asasi manusia ataupun hukum yang berlaku.  Wallahu ala  bishowaab.

Syamsudin, M. Pd.

 (Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU Kota Kediri) 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

News Feed