oleh

Sidang DKPP Perdana Kurang Fair, Ini Sebabnya

Prosesi jalannya sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar oleh DKPP di kantor Bawaslu Provonsi Jawa Timur, Jum’at (06/09/2019)

Tulungagung, (Afederasi.com), Kuasa Hukum Achmad Yulianto Caleg dari Partai Nasdem Tulungagung, Jawa Timur yaitu Hery Widodo yang juga selaku pengadu menyatakan kekecewaannya terhadap jalannya persidangan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Yang mana pada agenda sidang mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu tidaklah fair.

Sidang digelar pada Jum’at (06/09/2019) sejak pukul 09.15 WIB, itu dipimpin oleh empat tim pemeriksa daerah (TPD) yang meliputi Dr. Harjono Ketua DKPP RI, Dr. Abdul Choliq, M.Ag tokoh masyarakat, Aang Chunaifi, SH, MH Bawaslu Provinsi Jatim, dan Rochani, S.Pi, MP KPU Provinsi Jatim.

Dalam sidang ini menghadirkan pihak pengadu dari kuasa hukum Achmad Yulianto yakni Hery Widodo. Sedangkan pihak teradu dari lima komisioner KPU Tulungagung dan lima komisioner Bawaslu Tulungagung.

Hery Widodo sebagai pengadu mengatakan awal sidang pihak TPD menanyakan kepada Pengadu, apakah menyiapkan saksi dalam sidang ini, yang kemudian dijawab oleh pihak pengadu, jika pada sidang berikutnya pihaknya siap untuk menghadirkan saksi jika dibutuhkan.

Baca Juga  Sidang DKPP Berjalan Fair, Ini Penjelasan KPU

“Disini ada keanehan, yang mana Ketua TPD, justru menanyakan apakah sidang DKPP akan dilanjutkan lagi?,” kata Hery menirukan jawaban dari Ketua TPD.

Selanjutnya pihak pengadu diberikan kesempatan untuk membacakan Pokok Pengaduannya. Namun, belum selesai membacakan, Ketua TPD (DKPP) menghentikan pembacaan pengadu dan bertanya kepada pengadu, apakah yang disampikan sudah ada dalam Form pengaduan, dan di jawablah iya sama.

“Setelah saya jawab iya, ketua meminta pengadu untuk menghentikan pembacaan, karena sudah ada dalam Form Pengaduan dan karena TPD sudah paham dengan aduannya,” ujarnya.

Selanjutnya TPD memberikan kesempatan kepada teradu 1 hingga teradu 10 dari pihak KPU dan Bawaslu untuk membacakan jawabannya. Pada kesempatan itu, pihak TPD memberikan waktu luas atau pembacaan jawaban hingga habis kepada pihak teradu.

“Hal ini sepertinya terjadi diskrimanasi, terhadap pihak pengadu. Setelah selesai, TPD menyimpulkan apa jawaban Teradu 1 – 10,” paparnya.

Pada pengambilan kesimpulan ini sempat terjadi perdebatan sengit antara pengadu dengan Ketua TPD. Menurut Hery, pengambilan kesimpulan TPD terlalu dini, dan terindikasi seperti membela teradu 1 hingga teradu 10, dibandingkan mendengar uraian pengadu terlebih dahulu.

Baca Juga  Tinggal PDIP Belum Kirim Nama Pimpinan DPRD, Ini Alasanya

“Seusai perdebatan sengit antara Pengadu dengan TPD. Kemudian Ketua TPD mengatakan, ya sudah nanti buat saja kesimpulannya,” katanya.

Lebih lanjut, Hery menuturkan Ketua TPD juga menolak permohonan pengadu untuk menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya, dengan alasan saksi dari partai lain tidak bisa diterima, karena tidak ada kaitannya dengan aduan.

“Tidak hanya itu, Ketua TPD juga menolak saksi dari teradu 6-10, karena saksi tidak terlibat dalam rekap TPS,” jelasnya.

Disitu Hery menyanggah, bahwa masalah ini bukan rekap TPS, tapi rekap C1 ke DAA1 dan seterusnya. Namun, Ketua TPD mengatakan, bahwa Pengadu tidak punya hak keberatan jika TPD menolak saksi dari teradu 6-10.

“Hal ini sangatlah aneh. Kemudian sidang ditutup tanpa kejelasan kapan sidang dilanjutkan. Dengan agenda sidang ini kami sebagai pihak pengadu sangat kecewa berat, seperti sidang setingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Aang Chunaifi dikonfirmasi terkait dengan sidang perdana DKPP belum bisa meski sudah ditelpon beberapa kali, belum diangkat. (an)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed