oleh

KSPI Geruduk Gedung DPRD Jatim Lanjutkan Aksi Penolakan Omnibus Law

Surabaya (afederasi.com) – Massa aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggeruduk Gedung DPRD Jawa Timur menolak Omnibus Law. Aksi ini serentak dilakukan di 20 provinsi, dan untuk Jawa Timur sendiri yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan dan Tuban.

“Tadi rekan-rekan longmarch dulu melewati jalan Embong Malang dan jalan Ahmad Yani,” kata Nuruddin Hidayat, salah satu peserta aksi.

Massa aksi yang hadir siang ini berjumlah sekitar 500 orang dan berlangsung di Jalan Indrapura, Surabaya dan membuat arus lalu lintas padat merayap. Massa baru sampai di lokasi pukul 14.36 WIB dan membentuk barisan dengan memegang berbagai macam banner bertuliskan penolakan Omnibus Law.

“Kami datang dan perjelas sekali lagi, bahwasanya Omnibus Law sama sekali tidak membela rakyat, tidak mensejahterakan rakyat. Pekerja asing dengan mulusnya masuk ke tanah air kita. Untuk Dewan yang terhormat, tolong batalkan Omnibus Law,” teriak Jazuli saat meneriakkan tuntutannya di atas mobil Selasa (25/8/2020).

Baca Juga  Residivis Bobol Toko Bangunan, Begini caranya

Rombongan KSIP ini membawakan sebanyak enam tuntutan pada aksi kali ini. Tuntutan tersebut diantaranya, menolak Omnibus Law (RUU Cipta Kerja), darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menolak diskriminasi program subsidi upah Rp. 600 ribu untuk pekerja buruh, membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC), menagih janji politik realisasi Perda Jatim tentang jaminan pesangon, dan menaikkan upah minimum tahun 2021 sebesar Rp 600 ribu.

“Seharusnya DPR dan Pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang tidak hanya melibas sektor kesehatan, namun juga sektor perekonomian,” lanjut Jazuli.

KSPI menilai kala pandemi seperti ini para pengusaha dengan mudahnya melakukan PHK sepihak dengan alasan efisiensi. Bahkan, mereka mengklaim bahwa para pejabat negara ini berencana akan mendatangkan dokter dari luar negeri untuk menangani pandemi di negara Indonesia.

“Kami akan terus menyuarakan perlawanan terhadap Omnibus Law. Ratusan orang di PHK tanpa pesangon. Tidak bisa kami toleransi kalau pemerintah menutup telinga,” pungkas Jazuli. (dwd/yp)

News Feed