oleh

Komisi E Temui Perwakilan KSPI, Ini Hasilnya

Surabaya (afederasi.com) – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Hari Putri Lestari akhirnya menemui perwakilan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang musyawarah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari KSPI ini dengan tegas menolak Omnibus Law lantaran memangkas hak-hak buruh.

“Dari hasil pertemuan bersama perwakilan KSPI tadi, yang pertama sebetulnya UU Ketenagakerjaan itu sudah bagus. Hanya implementasi Omnibus Law ini nantinya akan memangkas hak para buruh seperti hak cuti dan hak pesangon,” ungkap Hari Putri Lestari saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Selasa (25/8/2020).

Hari sapaan akrab Hari Putri Lestari melanjutkan, pertemuan tersebut juga menyoal Peraturan Daerah (Perda) terkait pesangon buruh yang sudah dibahas oleh KSPI bersama DPRD Jatim di pembahasan pertama pada bulan Oktober 2019 lalu.

Namun dengan adanya Omnibus Law, pihak DPRD Jatim tidak ingin terjadi balapan pengesahan Perda dengan Omnibus Law. Pasalnya, peraturan memang harus dari pusat, sedangkan Perda ini dari ketenagakerjaan.

“Kalau Perda ini bertentangan dengan Omnibus Law, pastinya nanti tidak akan berlaku,” ujarnya.

Masih menurut Hari, perwakilan KSPI juga menyinggung terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak oleh para pengusaha dengan alasan pandemi Covid-19 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk permasalahan PHK ini sendiri, lebih fokus pada pesangon para buruh yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, yang tidak mendapat pesangon BPJS Ketenagakerjaan.

“Selanjutnya adalah bantuan dari pemerintah yang 600 ribu untuk para pekerja dengan gaji dibawah 5 juta per bulannya. Nah permasalahannya untuk mendapatkan itu para pekerja harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hari.

Padahal lanjutnya, fakta di lapangan sendiri banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan buruh atau pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Otomatis para buruh yang tidak terdaftarkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

“Mereka minta dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi supaya lebih ketat, karena kami di DPRD juga butuh masukan dari mereka dan aktivis buruh juga,” paparnya.

Hari menjelaskan, untuk menanggapi perusahaan yang melanggar (tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan) harus bijaksana. Perusahaan yang tergolong mampu akan tetapi tidak mendaftarkan pekerja, maka inilah yang harus ditindak tegas.

“Kami juga memberikan catatan agar para buruh ini harus mengoreksi diri. Apabila akan ada aksi atau minta dialog agar tidak mendadak,” terangnya.

Pasalntya, agenda Komisi A hingga E DPRD Surabaya sudah diatur jadwalnya oleh Badan Musyawarah (Bamus) sejak satu bulan sebelumnya.

“Karena itu hasil pertemuan hari ini tidak maksimal. Untuk pertemuan selanjutnya, kami akan usahakan agar semua pihak bisa hadir dan menghasilkan solusi. Kami ini kan provinsi, nah kalau dengan pusat kami hanya bisa menyampaikan,” pungkas Hari. (dwd/yp)

News Feed