oleh

Kakorlantas : Inovasi TAR Polres Tulungagung Bakal Diadopsi Tingkat Nasional

Tulungagung, (afederasi.com) – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono mendatangi kantor Dinas Perhubungan Tulungagung, Rabu (28/10/2020).

Selain meresmikan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Center, mantan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tersebut juga mengapresiasi inovasi Traffic Attitude Record (TAR) yang dikembangkan Satlantas Polres Tulungagung. Bahkan Istiono berharap, sistem ini bisa diaplikasikan ditingkat Jawa Timur sebelum diadopsi secara nasional.

“Melalui sistem TAR ini, bisa memberikan pertimbangan kelayakan seseorang dalam pembuatan atau perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM),” kata Istiono.

Istiono menjelaskan, sejarah pelanggar lalu lintas pemohon SIM langsung terlihat. Dimana ia melanggar, kapan ia melanggar, dan apa jenis pelanggarannya.

“Jika pelanggarannya banyak langsung diblack list,” terang Istiono.

Untuk itu lanjut Istiono, pihaknya meminta agar gagasan TAR ini bisa diadopsi di tingkat Jawa Timur. Kelebihan sistim ini juga bisa mencatat pelanggaran di seluruh Indonesia meski hanya dioperasikan di Jawa Timur.

“Program ini sangat inovatif dan akan diadopsi secara kewilayahan oleh Dirlantas (Polda Jatim), Jika sudah berjalan dengan baik tidak menutup kemungkinan sistem TAR akan diaplikasikan ditingkat nasional,” bebernya.

Baca Juga  Kapolres Tulungagung Tinjau Lokasi Pembalakan Sonokeling

Masih menurut Istiono, inovasi TAR ini juga terkoneksi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kedepan aplikasi ini bahkan bisa melakukan pengenalan wajah face connection. Lewat sorot kamera ke wajah, identitas yang bersangkutan langsung diketahui.

“Jadi misalnya kita berkerumun, satu per satu bisa wajah bisa dideteksi dengan sistem ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Aristianto Budi Sutrisno memaparkan langsung gagasan Traffic Attitude Record (TAR).

Aris menjelaskan bagaimana tata cara melihat calon pemohon perpanjangan SIM apakah ia pernah melakukan pelanggaran selama lima tahun terakhir.

“Hanya dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bisa diketahui orang tersebut pernah melakukan jenis pelanggaran, kapan dan dimana melakukannya,” terang Aris. (is/yp)

News Feed