oleh

Sarana Distribusi Obat Tidak Memenuhi Syarat, Ini Penyebabnya

Kasi Perbekalan dan Farmasi, Dinkes Tulungagung, Jawa Timur, Masduki menunjukkan beberapa obat kuat yang ilegal

Tulungagung, (Afederasi.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menyebutkan ada belasan sarana distribusi obat berupa apotik dan toko obat di Kota Marmer ternyata tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut diketahui setelah dilakukannya audit ke sejumlah sarana distribusi obat dalam kurun waktu Januari – Agustus 2019.

Kepala Dinkes Tulungagung Mohammad Mastur melalui Kasi Perbekalan dan Farmasi Masduki, mengungkapkan dari 69 sarana distribusi obat yang telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak), ada 16 diantaranya tidak memenuhi syarat (TMS).

“Dari 16 sarana yang TMS, diantaranya empat sarana harus ditindaklanjuti dengan peringatan keras. Sedangkan sisanya hanya kita berikan peringatan biasa,” ungkap Masduki ketika dikonfirmasi Afederasi.com, Minggu (08/09/2019).

Masduki menjelaskan, keempat sarana yang mendapatkan peringatan keras tersebut berada di Kecamatan Ngunut, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Pakel.

Sedangkan 12 sarana yang mendapat peringatan biasa tersebar di Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Bandung, dan Kecamatan Campurdarat.

Baca Juga  BPJS Kesehatan : Tagihan Klaim Rumah Sakit Capai Rp 119 Miliar

“Empat sarana yang diberikan peringatan keras tersebut terdiri dari 2 apotik dan 2 toko obat. Sedangkan 12 sarana yang mendapat peringatan biasa terdiri dari 8 apotik dan 4 toko obat,” jelasnya.

Masih menurut Masduki, adapun hal-hal yang menyebabkan keempat sarana distribusi obat tersebut harus diberikan peringatan keras lantaran mereka menjual produk tanpa ijin edar, pembelian obat tanpa dilengkapi dokumen, dan tidak ada tenaga farmasi.

Sedangkan yang mendapat peringatan biasa seperti kebersihan penyimpanan, tidak memiliki kontrol suhu, ijin palsu, dan sebagainya. “Kalau produk-produknya di dominasi obat penambah stamina/obat kuat bagi pria,” paparnya.

Lebih lanjut kata Masduki, bagi apotik/toko obat yang mendapat peringatan wajib mengisi berita acara dan menyerahkannya ke Dinkes. Selanjutnya, pihak Dinkes akan menindaklanjutinya dengan melakukan peninjauan ulang. Jika pengelola sudah melakukan perbaikan maka surat peringatan tersebut akan dicabut.

“Namun jika peringatan tidak diindahkan, pihaknya tidak segan-segan akan menindaklanjutinya dengan penutupan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, di Kabupaten Tulungagung tercatat ada sekitar 199 sarana distribusi obat yang terdaftar di Dinkes, yang terdiri dari 125 apotik dan 74 toko obat.

Baca Juga  Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan Belum Terbayar, Ini Yang Dilakukan Rumah Sakit

Namun sejauh ini masih 69 titik yang diaudit, mengingat cakupan di Tulungagung cukup luas. Sisanya akan dilakukan secara berkala hingga Desember 2019. “Itu salah satu bentuk monitor dan evaluasi kami. Selain itu kami juga terus melakukan sosialisasi tentang tata cara distribusi obat yang baik,” katanya.

Masduki menambahkan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar turut membantu mengawasi peredaran obat tanpa ijin edar. Setidaknya masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Setiap membeli obat, produk pangan, atau kosmetik diharap untuk melakukan ceklik guna memastikan jika produk yang dibeli benar-benar aman.

“Aplikasinya sudah bisa didownload di playstore, kita tinggal masukkan kodenya. Nanti akan ketahuan produk tersebut ada ijinnya atau tidak, kadaluwarsa atau tidak, dan sebagainya,” pungkasnya. (ra/an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed