oleh

Risma Tuntaskan Persoalan Aset Tahun 1984 Senilai 121 Miliar

Surabaya, (afederasi.com) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya menuntaskan polemik addendum (perjanjian) kesepakatan tahun 1984 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Kartika Kusuma Internusa, Rabu (16/9/2020). Aset senilai Rp 121 miliar tersebut terletak di Kelurahan Kebraon dengan luas 73.531 meter persegi.

“Terus terang walaupun dulu saya Pegawai Negeri Sipil (PNS) lama, tetapi saya tidak mengerti tentang persoalan ini. Kemudian saat setelah dilantik menjadi walikota, dari situlah baru diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ditemukan berbagai persoalan tanah,” ungkap Risma, di sela kegiatan yang berlangsung di rumah dinasnya, Rabu (17/9/2020).

Kendati tidak mengetahui cerita persisnya, namun ia bersama jajarannya berusaha menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas. Pihaknya pun merasa beruntung dalam proses penyelesaian itu, lantaran kejaksaan terus membantu hingga hari ini dinyatakan telah tuntas.

“Kami dibantu banyak sekali. Jika dihitung selama saya menjabat, sudah berapa banyak kejaksaan membantu kami. Bahkan mencapai triliunan. Termasuk YKP juga bisa kembali,” ujarnya.

Selain itu, Risma mengungkapkan bahwa aset tanah tersebut sebagian sudah digunakan untuk membangun kepentingan publik. Salah satunya yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 24 Surabaya. Menurutnya, pembangunan sekolah menjadi penting untuk dilakukan karena jumlah siswa setiap tahunnya terus bertambah.

Baca Juga  Dirlantas Polda Jatim Resmikan Sistem Traffic Attitude Record

“Kita memang butuh sekolah makanya terus kita tambah,” kata Risma.

Sementara sisa lahan yang ada, lanjutnya, rencananya akan dibangun menjadi waduk, bozem, hutan kota, hingga taman. Ia berharap, aset-aset Pemkot Surabaya yang telah berhasil kembali itu dapat digunakan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, seperti rusunawa.

“Untuk rusun sekarang waiting listnya sudah hampir 7 ribu pak. Mudah-mudahan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain sesuai dengan kepentingan  masyarakat,” paparnya.

Seusai penandatanganan, Walikota Risma memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras jajaran kejaksaan. Penghargaan itu diberikan kepada 10 jaksa pengacara negara yang bertugas menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya Anton Delianto membenarkan bahwa kejadian tukar menukar antara pemkot dan PT Kusuma Kartika Internusa terjadi pada tahun 1984 silam. Dimana tukar menukar pada waktu itu sudah disetujui oleh gubernur dan disahkan oleh walikota pada saat itu.

“Namun pada tahun 1991, ternyata ada perbedaan persil yang tidak sesuai. Ada sedikit perselisihan yang timbul. Sehingga hari ini kami berhasil menyelesaikan aset negara totalnya Rp 121 miliar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” pungkas Anton. (dwd/yp)

News Feed