oleh

Revisi Perwali 33/2020, Pemkot Kaji Penerapan Sanksi Denda

Surabaya (afederasi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah merevisi Perwali 33 Tahun 2020. Pengkajian ini termasuk penambahan pasal soal denda yang akan ditetapkan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

“Sampai saat ini, Pemkot Surabaya masih melakukan penyusunan terkait revisi Perwali ini terutama sanksi denda itu. Kami juga menggandeng ahli ekonomi dan ahli hukum dalam perumusannya,” ungkap Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara saat diwawancarai di gedung Humas Pemkot Surabaya, Senin (14/9/2020).

Febri mengungkapkan, penetapan sanksi ini sendiri seperti yang tertuang dalam Pergub Jatim no 53 Tahun 2020 dan Inpres no 6 Tahun 2020 tentang warga yang melanggar protokol kesehatan. Namun, ia mengakui bahwa harus ada pengkajian kembali untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal Surabaya.

“Karena juga begini, yang terpenting dari penerapan Perwali ini atau protokol kesehatan adalah kesadaran masyarakat. Sanksi ini hanya sebagai peringatan, namun yang penting adalah kesadarannya,” ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa dalam Perwali no 28 maupun 33 Tahun 2020 belum ada pembahasan soal denda. Untuk itu, pembahasan ini akan diselesaikan secepat mungkin.

Baca Juga  Buka Muskercab III PCNU, Ini yang Disampaikan Risma

Saat ditanya mengenai soal warga luar kota yang melanggar di area Kota Surabaya, ia menjawab bahwa hal tersebut nantinya juga akan termasuk dalam pengkajian.

“Nanti direvisi Perwali itu akan ada teknis-teknisnya terkait SOP untuk warga luar kota Surabaya. Sama seperti ketika ada pelanggaran terhadap Perda tertentu, begitupun kalau warga luar Surabaya juga akan dikenakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan),” terang Febri.

Kendati demikian lanjut Febri, untuk mekanisme pelaksanaan akan dikaji oleh Satpol PP dan ahli hukum. Termasuk sanksi untuk para pelanggar yang masih dibawah umur, akankah dikenakan denda uang atau hukuman sosial.

“Nanti di Perwali yang baru ini juga ada penetapan sanksi bagi pelanggar di bawah umur, apakah akan diberikan sanksi denda juga atau kita kasih hukuman sosial,” pungkas Febri. (dwd/yp)

News Feed