oleh

Pupuk Langka, Komisi II Menuding Pemerintah Tak Serius Selesaikan e-RDKK

Situbondo, (afederasi.com) – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Situbondo mendatangai DPRD, Kamis (3/9/2020). Mereka menyampaikan aspirasi, kaitannya dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo beberapa bulan terakhir ini.

“Kedatangan kami ini menyampaikan aspirasi, terkait kelangkaan pupuk yang terjadi. Kami mendapatkan banyak keluhan dari petani dan itu kami tindaklanjuti dengan mengadu ke DPRD,” tegas salah satu pengurus Apdesi, Suharto Binar.

Pengamatan di ruang rapat, agenda itu dihadiri oleh beberapa pengurus Apdesi Situbondo, mereka ditemui wakil ketua DPRD Abdurrahman, juga anggota Komisi II.

Abdurrahman akhirnya menjelaskan, penyebab kelangkaan pupuk di Situbondo yang merupakan persoalan secara nasional. Politisi PPP ini menjelaskan, Situbondo sebenarnya memiliki kuota pupuk sebesar 40 ribu ton, namun pada 2020 jatah pupuk bersubsidi ini dikurangi hingga hanya tersisa lebih dari 20 ribu ton saja.

“Jauh sebelum kelangkaan pupupk dirasakan, kami sudah sampaikan kepada pihak terkait, termasuk distributor bahkan pabrik, namun itu memang sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Oertanian,” jelas Abdurrahman.

Baca Juga  Petani Menjerit, DPRD Tuding ada Permainan Pembelian Pupuk Sistim Paket

Dirinya berjanji, dari hasil rapat Apdesi bersama DPRD kali ini, secara kelembagaan akan kembali mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah. Namun yang jelas, adanya aturan bahwa kuota pupuk disesuaikan dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), yang sebekumnya sudah diajuoan kepada Kementan secara online.

“Persoalannya itu pada e-RDKK, kendala di petani untuk memberikan data sebagai usulan e-RDKK tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kita bawah, mereka mungkin tidak paham,” tutup Abdurrahman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Hadi Prianto, justru menyalahkan Pemerintah kaitannya dengan data e-RDKK yang dinilai kurang maksimal dalam pelaksanannya. Padahal, e-RDKK merupakan pintu masuk untuk mendapatkan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani kecil yang memang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Pertama bapak ibu tidak pernah tersirat, bahwa untuk melakukan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui Pemkab tentunya. Karena dulu tidak ada sistem e-RDKK. Andai saya menjadi menteri, maka akan seperti itu, karena subsidi pupuk harus benar-benar sesuai sasaran,” beber Hadi.

Baca Juga  Petani Menjerit, DPRD Tuding ada Permainan Pembelian Pupuk Sistim Paket

Agara tepat sasaran, sambung politisi Partai Demokray ini, usulan mendapatkan kuota pupuk subsidi melalui petani, ditindaklanjuti oleh  PPL. Namun faktanya, hal itu seakan akan diabaikan oleh pemerintah daerah.

“Ini yang harus jadi evaluasi bersama. Dengan munculnya Permentan tahun 2021, diaitulah kita mulai galau. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kelangkaan pupuk. Situbondo masih untung, jika menyesuaikan RDKK justru itu tidak sampai 20 ribu ton, usulan pupuk urea sesuai RDKK awalnya itu hanya 17 ribu ton, namun Menteri Pertanian memberi jatah 20 ribu,” beber Hadi lagi.

Terkait masalah regulasi pendataan kebutuhan pupuk subsidi sesuai RDKK,  kesadaran kelompok tani hingga tingkat Pemerintah Daerah, dinilai tidak berjalan dengan baik. Padahal, pengusulan kebutuhan pupuk subsidi melalui e-RDKK adalah pintu masuk agar Situbondo tidak terjadi kelangkaan pupuk seperti saat ini.

“Kami tidak tahu kendalanya dimana, saat itu petani tidak mau memberi data, juatri PPL datang ke kios meminta data, ini persoalan kompleks ditingkat bawah. e-RDKK tidak bisa diselesaikan dengan baik kepada pemerintah pusat, apakah atau ada persoalan lain,” tukas politisi asal Kecamatan Kapongan ini.

Baca Juga  Petani Menjerit, DPRD Tuding ada Permainan Pembelian Pupuk Sistim Paket

Hal lain yang diungkap Hadi, pihaknya juga pernah bertanya kepada PPL, terkaitannya roses e-RDKK. Banyak PPL yang justru curhat terkait tidak adanya kepastian, apakah pengumpulan data itu ada anggaran operasional atau tidak. Apalagi, status PPL di Situbondo masih berstatus tenaga kontrak bahkan ada yang berstatus sukuan dan hingga saat ini belum jelas kaitannya dengan gaji. (ari/am)

News Feed