oleh

Pemkot Ternate Belajar Penerapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Pahlawan

Surabaya, (afederasi.com) – Sejumlah pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya pada Selasa (8/9/2020). Kunjungan ini dalam rangka studi banding penerapan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Rombongan ini dipimpin langsung oleh Walikota Ternate Burhan Abdurrahman, dan disambut langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya.

“Alhamdulillah kami bisa bertatap muka dengan Ibu Risma. Kami bisa mendapatkan masukan dari Ibu karena kota ini maju,” ungkap Burhan saat berada di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya.

Burhan menjelaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya bakal menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Untuk itu, ia membutuhkan masukan perihal mekanisme penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya. Sebab, PBB merupakan salah satu hal terpenting pembahasan karena dinilai berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Luar biasa pengelolaan kekayaan daerah, Pemkot Surabaya yang bisa memberikan kontribusi pendapatan aset daerah. Apalagi saat melihat pengelolaan berbagai ruang publik dan ruang terbukanya,” ujarnya.

Baca Juga  Usai Transaksi Sabu, Dua Pemuda Diciduk Polisi

Burhan melanjutkan, perihal pekembangan Kota Surabaya dalam satu dekade terakhir menjadi dasar pertimbangannya untuk diterapkan di Ternate. Seperti pemungutan PBB, pembangunan berbagai jalan dengan anggaran daerah, hingga strategi Walikota Risma dalam membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Semua yang sudah diberlakukan di Surabaya akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tinggal kami sesuaikan dengan kondisi daerah kami. Bu Risma sendiri juga punya terobosan-terobosan. Saya merasakan sendiri tidak ada ruang kosong lagi yang tidak ditanami dengan bunga,” kata Burhan.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebut, apabila sebuah daerah atau kota mempunyai kemandirian dalam hal keuangan, tentunya akan berdampak pada sistem tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

“Jadi, pertama yang saya lakukan adalah kerjasama dengan RT/RW untuk pendataan di masing-masing wilayah, saya melototi datanya itu,” paparnya.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan di sebuah kota harus tetap memperhatikan berjalannya keseimbangan dengan sektor lingkungan. Oleh karena itu, pihak Pemkot harus mengelola dengan baik dari uang retribusi tersebut untuk pembangunan.

Baca Juga  Ketua DPC GMNI Beberkan Kronologi Pengeroyokan di Wisma Marinda

“Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, yang sudah menikmati hasilnya seperti tidak banjir salah satunya,” pungkas Risma. (dwd/yp)

News Feed