oleh

Pemkab Cairkan THR senilai Rp 46,7 miliar bagi ASN

Tulungagung, (afederasi.com) – Ditengah pandemic coronavirus disease (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh ASN sebesar Rp 46,7 miliar, pada Senin (18/5/2020).

Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri keuangan nomor 49/PMK.05/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, pegawai nonpegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau penerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan sedikitnya ada sekitar 15 ribu anggota ASN yang akan menerima THR tahun ini. Dengan dikeluarkannya PMK ini sebagai pedoman untuk menentukan regulasi pencairan THR.

“Rencana harini kita cairkan THR untuk ASN,” ungkapnya.

Maryoto mengungkapkan penerima THR tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya,. Dimana bagi pejabat eselon I dan II tidak menerima THR. Namun untuk pejabat eselon III kebawah dipastikan akan menerima THR.

“Yang nggak dapat itu eselon II. Untuk eselon III ke bawah pasti dapat,” imbuhnya.

Baca Juga  Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sampah

Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Tulungagung, Chidmadyantoro membenarkan adanya peraturan Menteri keuangan nomor 49/PMK.05/2020 tersebut. Dia mengakui jika saat ini persoalan THR sedikit terkendala. Sebab baik pemerintah pusat maupun daerah sedang fokus pada penanganan covid-19. Sebab pandemi ini memberi dampak besar pada berbagai sektor, termasuk Kesehatan dan sosial ekonomi.

Mengenai komponen THR, Chidmad mengatakan jika setiap tahunnya komponen THR tidak tentu. Namun jika berkaca pada penerimaan tahun sebelumnya, THR berisi gaji pokok dan sejumlah tunjangan.

Sedikitnya dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 46,7 miliar untuk kepentingan tersebut. Ini meliputi gaji pokok hingga tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan pegawai.

“Sesuai dengan regulasi yang baru, untuk tahun ini, beberapa kelompok tertentu yang tidak menerima jatah THR seperti sebelumnya. Misalkan pejabat eselon I, II dan pejabat negara,” pungkasnya. (an)

News Feed