oleh

Lindungi Nyawa, Pemprov NTB Mengajak Sosialisasikan Perda Penyakit Menular

Mataram, (afederasi.com) – Pemerintah Provinsi NTB mendorong BUMN dan BUMD untuk ikut berperan dalam disiplin protokol kesehatan Covid-19. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB,  Drs. H. Lalu Gita Ariadi secara daring saat menjadi narasumber pada Sosialisasi perda tentang penanggulangan penyakit menular dan rapergub tentang tata cara penegakan sanksi terhadap pelanggaran protokol penanggulangan penyakit menular kepada Perangkat Daerah Kab/Kota, (13/08/2020)/

“Perda ini dibuat untuk melindungi masyarakat, maka harus gencar terus disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui inti dari aturan ini,” kata Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB.

Miq Gite jmenjelaskan bahwa teknis dan filosofis pembuatan perda ini adalah untuk mendisiplinan masyarakat di era NTB (Nurut Tatanan Baru).  Aktivitas masyakat harus terus berjalan dan produktif sehingga geliat ekonomi tetap berjalan, disaat bersamaan protokol kesehatan disiplin diterapkan untuk keamanan dan keselamatan bersama.

Selain itu, Miq Gite meminta agar sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam cara yang kreatif dan efektif. Seperti melalui platform media daring ataupun cara konvensional yang disebar pada fasilitas umum dan strategis di wilayah di NTB.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19, Perda 7/2020 Jadi Media Edukasi Masyarakat

“Percuma aturan dibuat apabila masyarakat tidak mengetahuinya, Sehingga Perda ini harus gencar Disosialisasikan, terlebih Perda ini banyak manfaatnya” harap mantan kepala DPMPTSP Provinsi NTB tersebut. 

Lebih lanjut Miq Gite menjelaskan Perda ini juga memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah khususnya untuk menerapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Sanksi yang akan diatur secara detil dalam Peraturan Gubernur ini diharapkan menjadi salah satu instrumen edukatif yang dapat memberikan efek jera kepada pelanggar.

“Perda ini bukan untuk mendapatkan untung daerah, tapi lebih karena kepedulian kita terhadap masyakat,” tutup Sekda.

Sementara itu, Karo Hukum H. Ruslan Gani menjelaskan Perda ini telah disetujui legislatif pada (3/8/2020). Sehingga melalui proses selanjutnya akan segera diundangkan.

“Namun Perda ini perlu terus disosialisasikan agar dipahami seutuhnya,” katanya. (zan/am)

News Feed