oleh

Dua Agenda Disahkan Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati: Ini Semua Demi Masyarakat

Trenggalek, (afederasi.com) – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto menghadiri rapat paripurna di DPRD Trenggalek terkait pengesahan dua agenda penting, Rabu (14/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih atas apa yang disahkan. Karena, dua agenda tersebut sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Adapun dua agenda yang dimaksud yakni persetujuan terhadap Raperda tentang Perseroan Terbatas Jwalita Energi Trenggalek menjadi Perda. Serta Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Dua Raperda dari Bupati Trenggalek tahun 2020 yakni penyertaan modal pada PDAM dan SPBU.

“Dengan disahkan dua agenda ini, maka masyarakat memiliki hak kesejahteraan melalui Perumda. Selain itu, juga akan ada pendapatan yang bisa digali dari pendirian Perseroda Jwalita energi,” ungkap Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto.

Tentunya lanjut Pjs Benny, dengan telah ada prasyarat ini maka untuk laba tergantung pada pemegang kuasa yang akan diputuskan disana. Sehingga akan ada aturan yang akan dibuat disana serta aturan yang telah ditetapkan Kemendagri.

“Intinya fraksi berpendapat, dua rancangan Perda penyertaan modal PDAU Tirta Wening dan SPBU Jwalita Energi Lestari harus benar-benar mensejahterakan rakyat dan harus memiliki standar minimal,” terangnya.

Baca Juga  Gagah-gagahan Bawa Sabit Untuk Ditunjukkan Kekasih, Pemuda Asal Gandekan Ditangkap Polisi

Lebih lanjut Pjs Benny mengatakan, peningkatan ini merupakan barang jasa atau pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat untuk peningkatan masyarakat.

Seperti penyertaan modal PDAM senilai Rp 3 miliar yang akan menyasar jaringan rumah tangga baru. Karena sampai 2019 jumlah rumah penduduk yang dialiri oleh PDAM masih sekitar 82.440 jiwa berarti hanya 11,84 persen dari akumulasi jumlah penduduk.

“Sebanyak 82 ribu lebih jiwa telah teraliri, dan yang belum sekitar 613 ribu jiwa dengan total penduduk sekitar 696 ribu jiwa,” ujarnya.

Dengan penyertaan penambahan modal tersebut, masih kata Pjs Benny, akan ada 1000 sambungan baru yang akan diterima masyarakat. Maka akan ada sambungan manfaat rumah tangga baru.

Sedangkan untuk penjelasan penilaian dalam tiga tahun terakhir telah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan indikator.

Tercatat indikator pada tahun 2017 PDAM dinyatakan sehat dengan nilai 2,93, 2018 memiliki nilai 2,97 dan di tahun 2019 tercatat nilai sebesar 3,19.

“Adapun target strategi adalah harus menjadi BUMD yang mandiri management keuangan atau reduksi biaya, sehingga agar mampu survif. Dan tentunya juga harus memiliki management koperasi terkait upaya perusahaan dalam upaya perbaikan,” imbuhnya.

Baca Juga  Puluhan Tuna Netra Ikuti Pelatihan Penggunaan Smartphone

Sedangkan untuk penyertaan modal SPBU tambah Pjs Benny, dilakukan karena ini merupakan badan hukum yang pertama kali. Sehingga penambahan modal ini harus menyesuaikan modal dasar.

Pada badan hukumnya terhitung ada penambahan modal sekitar Rp 50 milyar. Dengan alasan itu maka pemerintah harus melakukan penambahan modal Rp 14 milyar untuk memenuhi persyaratan tersebut.

“Ada total aset pemerintah daerah yang dimanfaatkan senilai Rp 9 milyar lebih dan Rp 3 milyar ini memiliki rincian untuk pengurusan pendirian perusahaan dan belanja BBM dan lainnya,” pungkasnya, (pb/yp)

News Feed