oleh

DPRD Setujui Kenaikan Tarif PBB Sebesar 25 Persen

Tulungagung, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyetujui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditahun 2021 sebesar 25 persen.

Persetujuan ini setelah dilakukan rapat koordinasi pimpinan DPRD Tulungagung bersama sekretaris daerah (sekda), Rabu (7/4/2021) di ruang aspirasi.

“Ya, karena dari hasil yang kami komunikasikan dengan eksekutif tadi, kepala desa sudah menghadap kepada Bupati, dan sudah menerima untuk dinaikkan dengan catatan maksimal 25 persen pada waktu itu,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, ketika dikonfirmasi afederasi.com.

Marsono mengatakan, kendati kenaikan PBB sebesar 25 persen, hal itu dapat dikurangi atau disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing desa.

“PBB bisa dikurangi dengan orientasi wilayah yang bersangkutan,” katanya.

Marsono menuturkan, terkait nilai jual objek pajak (NJOP) apabila masih ada kekurangan akan dibetulkan atau disesuaikan di tahun 2022.

“Yang sudah benar tetap dilangsungkan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah akan dibetulkan di tahun berikutnya,” tuturnya.

Marsono menegaskan, pihaknya hanya mendukung supaya proses pemerintahan daerah berjalan dengan lancar, sehingga harmonisasi di dalam dinamika pemerintahan dapat terwujud.

Baca Juga  19 Desa di Kecamatan Kedungwaru Sepakat Terima Kenaikan NJOP

“Kami DPRD mendorong proses Pemda melalui mekanisme-mekanisme yang wajar,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Sukaji mengatakan, nantinya apabila ada aduan keberatan perihal kenaikan NJOP pihaknya akan kembali melakukan kajian setelah itu pihaknya akan menindaklanjuti di tahun berikutnya.

“Kalau ada keberatan kami adakan kajian dan direvisi tahun depan,” katanya.

Sukaji menambahkan, pihaknya beranggapan bahwa kenaikan NJOP sebenarnya menguntungkan masyarakat. Pasalnya, nilai jual dari suatu objek yang dimiliki oleh masyarakat menjadi memiliki nilai jual yang tinggi.

“Padahal sebetulnya kalau NJOP tinggi itu keuntungan di masyarakat,” imbuhnya.

Disinggung soal Kepala Desa yang belum mengambil SPPT. Sukaji mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif. Dia mengklaim target akan terselesaikan tanggal 14 April mendatang.

“Kami akan sosialisasikan, bahkan puasa dua hari selesai,” pungkasnya. (rra/dn)

News Feed