oleh

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2020

Tulungagung, (afederasi.com) – DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tulungagung tahun anggaran 2020 pada Selasa (8/9/2020). Rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung graha wicaksana kantor DPRD setempat, dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono.

Dalam rapat paripurna tersebut selain dihadiri oleh anggota DPRD, juga turut hadir Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan Sekretaris Daerah Sukaji. Sedangkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan tersebut secara virtual. Hal ini sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Adapun perubahan APBD Tulungagung tahun anggaran 2020 yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi perda, yakni dari sisi pendapatan yang sebelumnya Rp2.583.354.920.105,68 menjadi Rp2.466.063.855.778,74 atau berkurang Rp117.291.064.327,14.

Kemudian dari sisi belanja, yang sebelumnya Rp2.763.354.920.105,88 menjadi Rp2.956.850.111.853,59 atau meningkat Rp193.495.191.747,71. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp310.786.256.074,85.

Sementara pada penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp180.000.000.000,00 menjadi Rp505.786.256.074,85 atau bertambah Rp325.786.256.074,85. Kemudian pada pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp0,00 menjadi Rp15.000.000.000,00 atau bertambah Rp 15.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 490.786.256.074,85. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00.

Meski tujuh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tulungagung tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun mereka tetap memberi catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan proses pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 berjalan dengan lancar. Kedati demikian, semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya serta semangatnya mengkritisi kebijakan, untuk memastikan agar kebijakan pemkab sesuai dengan kepentingan rakyat secara real.

“Memang ada catatan dan memang bupati menyadari itu, agar disampaikan ke OPD,” ungkap Ketua DPRD Tulungagung, Marsono ketika dikonfirmasi seusai rapat paripurna, Selasa (8/9/2020).

Adapun beberapa catatan yang disampaikan di antaranya, terkait kenaikan insentif transport bagi guru-guru honorer dan pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Campurdarat dan penutupan toko swalayan berjaringan di dekat pasar tradisional.

Sementara itu Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, saat memberi sambutan mengucapkan terimakasihnya pada DPRD Tulungagung karena Ranperda tentang Perubahan APBD Tulungagung tahun anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi Perda. Ia pun menandaskan akan memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan semua fraksi di DPRD Tulungagung.

“Untuk insentif transport bagi guru-guru sukarela kami berharap nanti ada penambahan jumlah yang menerima SK Bupati. Saat ini baru 1.700-an yang mendapat SK Bupati dari 5.000 tenaga guru honorer. Dengan bertambahnya yang dapat SK Bupati mereka nanti bisa ikut PLPG untuk sertifikasi,” imbuhnya. (dn)

News Feed