oleh

Distribusi Pupuk Subsidi Diblokir, Bupati Layangkan Surat Ke Kementan

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo ketika dikonfirmasi awak media

Tulungagung, (Afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur masih melakukan berbagai upaya guna membuka blokir distribusi pupuk bersubsidi terhadap ribuan petani asal Kecamatan Tanggunggunung, dengan cara melayangkan surat kepada Kementrian Pertanian (Kementan).

Bupati Tulungagung, Martoyo Birowo, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat yang berisi permohonan pembukaan blokir pupuk bersubsidi kepada Kementan. Melalui surat tersebut, diharapkan bisa segera ditindaklanjuti agar masyarakat bisa bercocok tanam.

“Intinya dalam surat itu kami minta blokir dicabut, janganlah melakukan pemblokiran terhadap daerah agraris seperti Tulungagung ini, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat,” ungkap, Maryoto ketika dikonfirmasi di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Rabu (18/09/2019)

Menurut Maryoto, pupuk merupakan sarana utama bagi para petani untuk meningkatkan hasil panen. Terlebih sepertiga tanaman jagung di Kota Marmer berasal dari Kecamatan Tanggunggunung. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suprapti melalui Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Tulungagung, Tri Widyono Agus Basuki mengakui, hingga saat ini distribusi pupuk bersubsidi satu kecamatan masih dalam status blokir.

Baca Juga  Upaya Pembukaan Blokir Distribusi Pupuk Bersudsidi, Ini Yang Dilakukan Pemkab Tulungagung

“Sampai saat ini masih diblokir, kemarin berdasarkan informasi dari bu kepala dinas, persoalan ini semuanya bersumber dari Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang),” jelasnya.

Okik sapaan Tri Widyono Agus Basuki memaparkan dari 8.078 hektare lahan di Tanggunggunung, 375 hektare diantaranya tidak diakui keberadaannya lantaran tidak memiliki data yang  jelas.

Terkait hal itu, Dinas Pertanian Tulungagung telah menyurati Kantor ATR/BPN setempat untuk melakukan pengukuran ulang di wilayah Kecamatan Tanggunggunung. Sehingga, diharapkan nantinya didapat data yang riil sesuai kondisi di lapangan.

“Harapannya dengan data yang jelas, maka blokir bisa dibuka. Sebab yang menjadi persoalan hingga akhirnya muncul pemblokiran adalah tidak adanya data baku luas lahan sawah di Tanggunggunung,” ujarnya.

Namun apabila upaya koordinasi dengan ATR/BPN Tulungagung tidak membuahkan hasil, maka dinas pertanian akan langsung menemui Menteri Pertanian.

Okik menambahkan dampak pemblokiran pupuk subsidi di Tanggunggunung sejak Juni yang lalu, membuat ribuan petani terancam tidak bisa bercocok tanam pada musim penghujan yang akan datang. Padahal wilayah tersebut menjadi salah satu lumbung jagung di Tulungagung. Jik petani dipaksa membeli pupuk non subsidi,dipastikan tidak mampu.

Baca Juga  Disperta Layangkan Surat ke Pabrikan Pupuk, ini Alasannya

“Seperti kita ketahui harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi perbedaannya cukup jauh. Untuk subsidi sekitar Rp 90 ribu/50 kilogram sedangkan nonsubsidi mencapai Rp 300 ribu/ 50 kilogram. Kalau petani kecil harus pakai nonsubsidi semua tentu tidak mampu,” pungkasnya. (an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed