oleh

Dinas Perkim Anggarkan Rp26,3 Miliar untuk Program Kotaku Teko Kali Ngrowo

Tulungagung, (afederasi.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tulungagung menganggarkan Rp26,3 miliar untuk program kota tanpa kumuh (Kotaku) Teko Kali Ngrowo.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tulungagung, Anang Pratistianto mengungkapkan, dari program Kotaku Teko Kali Ngrowo tersebut ada 7 kawasan yang akan terdampak.

Adapun 7 kawasan itu terdiri dari 6 kelurahan dan 1 desa, meliputi, kelurahan Tretek, Kutoanyar, Sembung, Botoran, Kenayan, Panggungrejo, dan desa Mangunsari.

“Ada 7 kawasan. 6 Kelurahan dan 1 desa,” ungkapnya saat dikonfirmasi afederasi.com di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu, (7/4/2021)

Dikonfirmasi ditempat yang sama, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Wilayah II BPPW Jatim, Posma Ph Simanjuntak mengatakan, anggaran Rp26,3 miliar untuk penanganan 6 kelurahan dan 1 desa tersebut bersumber dari APBN.

“Sumber anggaran APBN dari Kementerian PU,” katanya.

Posma mengungkapkan, untuk penanganan program Kotaku Teko Kali Ngrowo tersebut, pihaknya akan fokus dengan penanganan drainase, karena menurutnya banyak daerah yang rawan genangan sehingga diperlukan pembaharuan drainase.

“Karena memang kebetulan banyak daerah-daerah yang rawan genangan,” ungkapnya.

Selain itu, Posma menegaskan, penanganan infrastruktur hanyalah satu upaya untuk perbaikan. Menurutnya, yang paling utama adalah kesadaran masyarakat karena pada akhirnya yang memelihara lingkungan tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

“Yang paling utama sebenarnya kesadaran masyarakat. Minimal tidak buang sampah secara sembarangan,” tegasnya.

Lanjut Posma, pihaknya sejak perencanaan telah menerjunkan konsultan untuk terlibat dan mengajak musyawarah masyarakat sekitar untuk berpikir tentang lingkungannya.

“Ada konsultannya, istilahnya kalau di kami itu safeguard yang bertugas mengajak dan mengedukasi masyarakat,” imbuhnya.

Disinggung soal target program terselesaikan, Posma mengatakan, program akan selesai pada akhir Desember tahun 2021. Dia menyebut dari program tersebut ada 165 KK yang akan terdampak dan sekitar 56 hektare luasan wilayah yang akan dia garap.

“165 KK yang terdampak. 56 hektar yang kami tangani, jadi tidak dalam satu penanganan langsung selesai, jadi berkesinambungan,” pungkasnya. (rra/dn)

News Feed