oleh

Bapenda Optimis Rampungkan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah PBB-P2

Tulungagung, (afederasi.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis segera menyelesaikan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum akhir tahun.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapenda Endah Inawati usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama beberapa Camat dan Kasi Pemerintahan di Front Hotel, Kamis (17/9/2020) pagi.

“Insyaallah sekitar 652 ribu lebih SPPT se-Tulungagung, akan selesai pemutakhiran ZNT-nya,” kata mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut kepada afederasi.com.

Endah sapaan akrab Endah Inawati menjelaskan, sebelum kegiatan FGD ini digelar, pihaknya bersama tim dari Universitas Gajah Mada sudah melakukan survei ke lapangan. Bahkan, hingga kini skoring masing-masing SPPT juga sudah terpenuhi sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Misalnya, jika suatu tanah berdekatan dengan jalan raya, fasilitas umum, sekolah, atau pasar, tentu nilainya akan berbeda dengan tanah yang berada di pegunungan.

“Nah dari data yang sudah masuk ini, kita sharing kan dengan camat dan kasi pemerintahan, apakah nilai tanah ini sudah sesuai dan apakah ada yang keberatan,” jelasnya.

Baca Juga  Pria Ini Cabuli Anak Tiri Hingga Hamil 7 Bulan

Sesuai rencana lanjut Endah, maksimal tanggal 19 Oktober bulan depan semua data sudah fix. Kemudian tinggal diajukan ke bupati untuk dilakukan pengecekan standar kelas tergantung arahan bupati.

“Jadi pembayaran PBB-P2 nya mulai ada perubahan pada tahun depan,” terangnya.

Endah mengakui, pemutakhiran ZNT ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor PBB-P2. Selain itu, saat ini Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga sudah tidak relevan. Sebab, nominal yang tercantum saat ini merupakan perhitungan sejak tahun 2014 silam.

“Seharusnya setiap tiga tahun dievaluasi. Nah ini belum, bahkan sejak serah terima dari KPP Pratama pada 2014 yang lalu, sama sekali belum dievaluasi,” imbuhnya.

Endah memastikan, dalam pemutakhiran ZNT ini akan mengedepankan prinsip keadilan. Artinya, tidak melulu ketika ganti rugi nilainya tinggi, ataupun saat membayar pajak nilainya rendah. Bahkan, untuk menentukan besaran ZNT pihaknya melibatkan tim dari UGM.

“Kita harapkan NJOP wajar, dan sesuai dengan nilai pasar, karena ini mengikat banyak hala termasuk untuk kepentingan ganti rugi dan lainnya,” jelasnya.

Baca Juga  Imbas Covid-19, Omzet Penjualan Kerupuk Turun 40 Persen

Endah mengatakan, meskipun FGD ini melibatkan banyak stakeholder, namun pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan, pihaknya menjadwal peserta FGD masing-masing dari delapan kecamatan.

“Hari ini dari Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, Kauman, Gondang, Boyolangu, dan Ngunut. Selebihnya nanti dilaksanakan bertahap sesuai jadwal,” imbuhnya.

Endah menerangkan, sebelum Covid-19 mewabah, target penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp 29 miliar. Namun saat ini, target tersebut dirubah menjadi Rp 27,5 miliar.

“Batas akhir pembayaran juga diundur menjadi tanggal 30 November, mengingat saat ini semua terdampak Covid-19.” Ungkapnya.

Endah menambahkan, meskipun saat ini capaian masih dibawah 50 persen, namun pihaknya optimis target sebesar Rp 27,5 miliar akan terpenuhi hingga akhir tahun ini.

“Nanti semua elemen akan kita gerakkan. Termasuk perangkat desa sekaligus mensosialisasikan pemutakhiran ZNT-nya,” pungkasnya. (yp)

News Feed