oleh

Peduli Populasi Kunci, LBH Kota Pahlawan Luncurkan Posko Bantuan Hukum

Surabaya (afederasi.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya meluncurkan posko bantuan hukum bagi populasi Kunci pada Jum’at (28/9/2020). Pasalnya, populasi ini kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam bentuk pelecehan verbal, intimidasi seksual atau kebrutalan fisik.

Ketua LBH Surabaya Abdul Wachid mengungkapkan, banyak hal yang melatarbelakangi pemberian bantuan hukum terhadap komunitas ini. Menurutnya, dalam beberapa kasus, kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh komunitas populasi kunci tidak dianggap serius oleh penegak hukum.

“Alih-alih melakukan tugas, aparat penegak hukum seringkali mengekspose korban ke ranah umum yang akhirnya berujung pada penangkapan dan penuntutan terhadap komunitas populasi kunci,” katanya kepada afederasi.com.

Padahal lanjut Wachid, regulasi di Indonesia sendiri telah diatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak untuk tidak didiskriminasi dan dijamin perlindungannya sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk dalam pasal 9 Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Namun faktanya, komunitas populasi Kunci ini lebih memilih diam daripada mengemukakan kasus-kasus yang terjadi kepada petugas penegak hukum,” ujarnya.

Baca Juga  Maju Pilkada, Eri Cahyadi Resmi Mundur Jabatan Bappeko

Wachid melanjutkan, korban lebih memilih diam dan membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Sebab, saat mereka berusaha untuk mengklarifikasi malah berpotensi menyebabkan masalah yang lebih banyak lagi.

“Seperti halnya saat mereka di dalam tahanan, komunitas ini sering dilecehkan secara seksual karena orientasi seksual mereka,” ujarnya.

Masih menurut Wachid, pihaknya tidak memungkiri kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum, tidak mampu membayar layanan bantuan hukum yang profesional, dan minimnya pengetahuan soal adanya entitas pendukung potensial menjadi penghalang komunitas Kunci untuk mendapatkan hak hukum mereka sebagai warga negara.

“Nah, dengan adanya posko bantuan hukum ini, setidaknya bisa meringankan beban mereka,” imbuhnya.

Wachid menambahkan, layanan ini mulai dibuka pada hari ini (28/8/2020), dan didukung oleh LBH Surabaya, Jaringan Indonesia Positif (JIP), Gusdur-ian (Gerdu Surabaya), GaYa Nusantara, Partisipasi Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos), Gayatri, Empowerment and Justice Action (EJA). (dwd/yp)

News Feed