oleh

Problema Klasik Pemekaran Desa

Oleh: Ria Sukandi     

Pada hajatannya Pemekaran wilayah hakikatnya menuju kemandirian ekonomi, sosial politik dan keamanan termasuk kompleksitas pelayanannya. Biasanya kebutuhan atas pemekaran suatu wilayah didorong atas berbagai faktor salah satunya dominasi tofografi, demografi, sosiomasyarakatnya dan faktor geopolitik dalam kerangka kewilayahan, hal ini biasanya menjadi dasar pemikiran terhadap mekarnya suatu wilayah.

Selainnya adalah soal isu budaya adat istiadat menjadi percikan energi sebagai cara dalam membangun kerangka pandang kritis, tidak hayal pemekaran suatu wilayah pada ahirnya tidak lebih pada dominasi lingkup identitas adat dan budaya kewilayahan yang melekat kuat didalamnya. Pada perjalanannya wilayah yang memperoleh pengakuan secara yuridis dan defacto terhadap Pemekaran yang diperoleh tentulah membutuhkan tanggung jawab besar baik sisi pemerintahan dan masyarakat.

Atas hal tersebut kebutuhan lainnya pun mengikuti, sebut saja pada 12 tahun perjalanan Kabuapten Lombok Utara bersamaan dengan didefinitifkan 10 pemekaran daerah tingkat dua dan 2 Pemerintah Propinsi pada 21 Juli 2008 di Jakarta melalui sidang istimewa DPR- RI.  Pemerintah daerah Lombok Utara seolah kini berkeinginan menunjukkan kematangan dalam mengelola organisasi pemerintahan dan kebijakannya.

Baru baru ini Pemda Lombok Utara telah menindak lanjuti atas usulan pemekaran 10 wilayah desa di 5 Kecamatan yang ada. Berdasarkan surat dari Kemendagri Nomor: 146/2554/BPD tentang Penyampaian 10 Kode Desa yang ada di KLU. Secara hirarki surat Kemendagri RI tersebut mengandung muatan tidak lebih dari meminta gubernur guna menyampaikan surat tersebut ke Pemerintah Kabuapten Lombok Utara.

Sehingga dalam pada itu hiwalah pemekaran 10 wilayah desa yang disesuaikan dengan surat Kemendagri RI untuk segera mendapatkan pengesahan melalui pengundangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Nyatanya sejauh ini pemkab Lombok Utara melalui kebijakannya menerbitkan 10 peraturan bupati (Perbup) yang menetapkan 10 wilayah desa persiapan di KLU, masing-masing tiga pemekaran desa di Kecamatan Bayan, dua pemekaran desa di Kecamatan Kayangan, tiga pemekaran desa di Kecamatan Gangga, satu pemekaran desa di Kecamatan Tanjung, dan satu pemekaran desa di Kecamatan Pemenang, dengan 8 desa induk yang pada akhirnya pula DPRD Lombok Utara turut serta meyetujui pemekaran 10 wilayah desa Administratif baru ini tepatnya pada 1 Agustus 2019.

Baca Juga  Kurang Pengetahuan Adalah Formulasi Mematikan Saat Tsunami

Secara administrasi KLU dengan keberadaan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang dengan 4 wilayah desa adminstratif antara lain Desa Malaka, Desa Gili Indah Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur. Kecamatan Tanjung dengan 7 wilayah Desa Administrasi yaitu Desa Sigar Penjalin, Desa Medana, Desa Teniga, Desa Sokong, Desa Jenggala, Desa Tegal Maja dan Desa Tanjung. Kecamatan Gangga dengan 5 wilayah desa Administratif yaitu Desa Bentek, Desa Gondang, Desa Rempek, Desa Sambik Bangkok dan Desa Gangga sementara di Kecamatan Kayangan terdiri dari 5 wilayah administratif yaitu Desa Kayangan, Desa Gumantar, Desa Dangiang, Desa Pendua dan Desa Santong Kemudian Kecamatan Bayan sebagai Kecamatan Tertua terdiri dari 9 wilayah Desa Administratif yaitu Desa Mumbul Sari, Desa Akar- akar, Desa Sukadana, Desa Anyar, Desa Karang Bajo, Desa Senaru, Desa Loloan, Desa Sambil Elen dan Desa Bayan. KLU sendiri  terbentuk dengan luas wilayah hampir 800 km² dengan total 33 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 ribu jiwa.

Sebagaimana dalam hakikat suatu Pemekaran wilayah pemerintahan desa seperti yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu bagian sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tata kelola pemerintahan desa melalui akuntabilitas rekrutmen perangkat Desa. Dalam rangka mencapai tujuan pemekaran desa tersebut, maka pemerintah desa diharapkan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Baca Juga  Respon Fenomena Dakwah Kekinian

Untuk mendorong keberlangsungan atas Pemekaran tersebut prespektif akuntabilitas pada proses rekrutmen perangkat tentulah diperlukan guna efektivitas kinerja organisasi. Sebab akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan.

Dalam perspektif akuntabilitas rekrutmen perangkat pada 10 wilayah desa pemekaran dilombok Utara baik dalam Rekrutmen Perangkat desa dan kewilayahannya lebih dapat mengedepankan asas etika, objektifitas, rasional dan transparan sebagia perinsif akuntabilitas sehingga tepat dan sesuai dengan target serta capain yang diharap dan dapat dipertanggun jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terpenting nya ialah ruang ruang politik kepentingan berbumbu kebijakan sedapat mungkin terminimalisir keberadaannya.

Menurut Lawton and Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi, (Adisasmita 2011:30)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Keberlangsungan sistem dapat berjalan baik dengan menanamkan prinsip konsep dan unsur etika sehingga dalam setiap pengambilan keputusan dari kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu prinsip akuntabel sedianya melekat pada keperibadian setiap individu yang memegang kendali dalam kedudukannya, sehingg produk kebijakannya tidak berbenturan dengan peraturan yang ada.

Dalam pada itu prinsip akuntabilitas tersebut akan membuktikan tentang adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini juga dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pula Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. Selebihnya prinsip akuntabilitas kepada individu dalam kedudukan dapat nemegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Baca Juga  Kemajuan Teknologi dan Kekuatan Akhlak

Dalam menjalankan roda organisasi perangkat adalah sebagai syarat utama, terlebih pada organisasi pemerintahan desa syarat perangkat desa merupakan syarat mutlak untuk diakui keberadaan wilayah administratif suatu desa. Hal ini disebabkan, perangakat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa adalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Maka daripada itu pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan cara cara yang Arif dan bijaksana, objektif, rasional dan transparan, mengingat peranannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pembantu kepala desa. Namun tidak sedikit pengangkatan perangkat desa menuai konflik yang Berujung pada sengketa gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Kondisi ini kerap timbul akibat masih ditemukan ruang ruang politik dalam prespektif kebijakan. Biasanya insiden saling gugat tersebut akibat dorongan dari satu atau lebih bahkan kelompok yang memiliki kepentingan pasca pemilihan kepala desa atau lainnya  pada desa yang sudah depinitf.

Di Kabupaten Lombok Utara sendiri pasca pilakdes Serentak pada tahun ini (2020) dua diantara 33 desa yang ada mengalami hal serupa seperti desa Sesait dengan pemberhentian sementara kepala desa oleh bupati. Pemberhentian tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati No.325/21/DP2KBPMD/2020 tentang pemberian sanksi administratif sedang. Sanksi itu berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagai kepala desa.  Tidak hanya itu, perangkat kewilayahan pada salah satu dusun didesa Tegal Maja yang tidak puas dengan hasil pantia seleksi (Pansel) yang berujung pada aksi masa dan gugatan ke PTUN (Kasus dalam proses).

News Feed