oleh

Partai Politik dalam Pusaran Korupsi

*Oleh : Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Di penghujung tahun ini KPK RI melakukan aksi bersih-bersih dan semakin menunjukkan taringnya. Banyak pejabat elit bahkan beberapa menteri tertangkap bahkan operasi tangkap tangan karena terlibat korupsi. Bahaya korupsi khususnya kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics, dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup tersebut akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi social karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat seperti yang terjadi di Indonesia.

Shah dan Schacter membagi tipologi korupsi menjadi: grand corruption (yakni pejabat negara yang menyelewengkan sumberdaya publik dengan memanfaatkan kelemahan institusi), state capture atau regulatory capture (agen swasta yang mengkooptasi lembaga eksekutif/legislatif untuk meraih keuntungan), dan bureaucratic atau petty corruption (suap atau pemerasan yang dilakukan dalam konteks pelayanan publik rutin).

Baca Juga  Kinerja Perdagangan Indonesia Harus Tetap Terjaga

Korupsi juga menjerat sejumlah kepala daerah hasil pemilukada dari unsur parpol. Dalam kurun waktu 2004-2015, KPK sudah memenjarakan 64 kepala daerah, dengan rincian 15 gubernur, 49 bupati/wali kota. Jumlah ini belum ditambah dengan kepala daerah yang ditangkap KPK dalam sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) pada kurun waktu 2016- 2018. Pada tahun 2016, ada 10 kepala daerah jadi tersangka kasus korupsi. Pada tahun 2017, ada 6 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi di KPK. Pada 2018 angka ini meningkat menjadi 29 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Kasus KTP Elektronik termasuk grand corruption karena melibatkan berbagai institusi publik yang lemah tata kelola dan pengawasannya. Dua orang terdakwa telah diadili dari kalangan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tapi puluhan tersangka akan menyusul karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa 294 saksi (yang mungkin berubah status dalam waktu dekat menjadi tersangka) sejak pertengahan 2014. Para calon tersangka terdiri dari pejabat setingkat Menteri dan jajaran birokrasi, pimpinan dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan konsorsium swasta. Sebuah ‘konser akbar’ peradilan korupsi yang memilukan di tengah stagnansi ekonomi nasional dan kondisi rakyat yang belum sejahtera.

Baca Juga  Angka Kasus Positif Covid-19 Nyaris Menyentuh 4.000!

Konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi di Indonesia didasarkan pada kajian perbandingan antara sistem hukum pidana Amerika Serikat dan sistem hukum pidana Belanda mengenai konsep pemidanaan korporasi atau organisasi yang menegaskan adanya perbedaan sistem pemidanaan korporasi berbentuk badan hukum privat dengan korporasi berbentuk badan hukum publik dalam berbagai aturan pidananya. Hal tersebutlah yang melandasi sebuah gagasan rekonseptualisasi sistem pemidanaan terhadap subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pemidanaan korporasi di Indonesia. Pemidanaan subjek delik korporasi tidak hanya mengakomodir pengaturan pemidanaan korporasi biasa (badan privat) melainkan juga pemidanaan terhadap korporasi khusus (badan publik) dengan ketentuan aturan pemidaan khusus merupakan jawaban atas persoalan pemidanaan badan publik yang terlibat kasus tindak pidana, termasuk juga bagi partai politik sebagai badan hukum publik.

Rekonstruksi gagasan dengan sebuah penegasan adanya dua jenis subjek delik korporasi melalui perundang-undangan pidana terkait dengan tentunya juga membedakan bentuk pemidanaan kedua jenis korporasi. Penegasan pembedaan kedua jenis korporasi diwujudkan dalam bentuk usulan revisi ketentuan pasal yang mengatur definisi tentang subjek delik korporasi, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Nomor  2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 10 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sebuah rumusan pasal “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bidang privat atau publik/khusus, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Korporasi khusus (badan publik) seperti partai politik, BUMN, BUMD, dan badan publik lainnya dengan karakteristiknya yang erat pada kepentingan negara dan publik harus juga diberikan pengaturan khusus.

Baca Juga  Jokowi Ingin Pelabuhan Patimban Dukung Ekspor Produk UMKM

Alasan pemidanaan dan tata cara pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik atas tindak pidana korupsi secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Menjadi sangat harus diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik tidak dapat dibebankan karena perbuatan pidana pribadi anggota yang tidak dilakukan untuk dan atas nama, atau tidak mendapatkan mandat sebelumnya, dari partai politik. Baik dalam ruang lingkup publik maupun privat. Ketentuan ini diakui sebagai ketentuan universal dari penyelenggaraan partai politik. Sepanjang anggota yang melakukan pidana bukan untuk dan atas nama partai politik, maka partai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sekaligus untuk menjamin hak asasi manusia dalam berpolitik.

*Penulis adalah Dosen Hukum, Konsultan dan Direktur PUSKOD IAIN Tulungagung.

News Feed