Selasa, 18 Mei 2021, 06:00 WIB

Kontribusi NU di NKRI

Oleh: H. Ahmad Muhasim *

NU (Nahdatul Ulama) merupakan organisasi terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mayoritas berperan dan jasanya di NKRI, pada masa pemerintahan jepang, KH Hasim Asy’ari pernah sebagai Shummubu (Kepala Kantor Urusan Agama) juga sebagai ketua Masumi pertama dan KH Wahab Hasbullah sebagai penasehat dewan pelaksana, selain itu puluhan ribu anggota NU dilatih secara militer di NKRI sebagai Pembela Tanah Air (PETA)

Pada tanggal 7 September 1944 pemerintah Jepang mengumumkan janji  untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, janji tersebut diulangi pada tanggal 1 Maret  1945, pernyataan tersebut diikuti dengan pembentukan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan membuat rancangan UUD. Panitia tersebut dikenal dengan BPUPKI (Dokuritzu zumbi tjosokai), panitia ini disebut comite 62, Karena perdebatan Panjang dan anggotanya banyak membahas tentang dasar negara disepakati untuk membentuk panitia kecil yang beranggotakan Sembilan. Tim Sembilan ini bertugas mencari kesepakatan tentang dasar negara yang telah diperdebatkan selama empat hari mulai tanggal 29 Mei – 2 Juni 1945. Saat itu masuk sebagai anggota tim Sembilan KH Hasim Asy’ari sebagai anggota BPUPKI dan PPKI yang terlibat langsung dalam perumusan kemerdekaan Indonesia

Perjuangan NU Masa kemerdekaan sampai sekarang

Dua bulan lebih (66 Hari) setelah di proklamirkan kemerdekaan Negara Indonesia Pada tanggal 22 oktober 1945 dalam muktamar tersebut mengeluarkan resolusi jihad menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci, resolusi itu didukung penuh oleh umat Islam (Nahdatul Ulama). Setelah mengeluarkan resolusi jihad, aktivitas NU berikutnya menumpas Gerakan PRRI (Pemerintahan Repolusioner Republik Indonesia, karena dianggap telah menyalahi pesan-pesan moral dalam Alquran dan hadits, (surat Annisa 59), selanjutnya menerima UUD 1945 sebagai konstitusi dengan piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 dan menerima konsep demokrasi terpimpin. 

Baca Juga  Kinerja Perdagangan Indonesia Harus Tetap Terjaga

NU dalam Pemilu 1955, Dalam rangka pemilu 1955 NU mengadakan muktamar alim ulama se Indonesia tanggal 11-15 April 1953 di Medan Sumatera Utara, muktamar tersebut memutuskan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mengambil konstituante. Pada pemilu 1955 partai NU mendapat 6.99.141 suara dan mendapat 45 kursi di parlemen

Nahdlatul Ulama (NU) menuntut pembubaran PKI: 

Tanggal 30  september 1965 adanya Gerakan pemberontak pada pemerintah Republik Indonesia, ditengah situasi yang sangat genting  tanggal 2 oktober 1965 menyatakan kontra terhadap Gerakan revolusi yang dilakukan PKI, tanggal 5 Oktober 1965 NU beserta ormas Islam  menyerukan agar umat Islam membantu ABRI menumpas Gerakan 30 September PKI. Perjuangan tersebut tidak berhenti sampai disana namun tetap melakukan sampai sekarang termasuk anti terhadap kekerasan, anti radikal, anti terorisme dan paham-paham menyesatkan.

Konsep dan kebijakan Masa Orde baru

Kebijakan penyederhanaan partai, pada tahun 1973 partai politik bergabung dalam dua wadah, partai Islam seperti : NU, Parmusi, PSII dan Perti bergabung  dalam (PPP), sedangkan Parkindo, Partai katolik dan partai Murba bergabung pada partai Demokrasi Indonesia

Baca Juga  Partai Politik dalam Pusaran Korupsi

NU Kembali ke Khittah 1926.  Pada muktamar NU ke 26 di Semarang tanggal 6 -11 juni 1926 keputusan ini diambil  karena menganggap bahwa saat itu NU sudah memiliki wadah politik yakni PPP sehingga NU dapat Kembali  jadi organisasi keagamaan Islam

Asas Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final bagi bangsa Indonesia. Pada muktamar  ke-27 di Situbondio (1984) NU membuat keputusan bahwa NU berasaskan Pancasila, NU sebagai jamiyyah  Diniah Islamiyah berakidah aswaja yang mengikuti salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Syafi’I, Maliki dan Hambali). Dibidang akidah mengikuti paham ahlussunnah waljamaah  yang dipelopori Imam Abu Hasan Al Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, dibidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al Bagdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam yang lain, sehingga kalau dirunut jelas nasab, washilah dan silsilahnya sampai ke Rasulullah Saw.

Nu sebagai panitai 9 dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia antara lain: IR.Soekarna, M. Hatta, Ahmad Soebandrio, M. Yamin, KH. Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikoesno, Agus Salim, AA maramis. Ke 9 orang ini terbagi jadi 3: soekarno, M. Hatta, Ahmad Soebandrio, AA Maramis (Kelompok Pergerakan kemerdekaan), Agusssalim dan Abikoesno (politisi Islam), KH Wahid Hasim dari NU Kelompok Islam yang tidak berpolitik. 

Baca Juga  Terawan: Pemerintah Hanya Sediakan Vaksin yang Terbukti Aman

Pada tahun 2004, KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden RI ke-4  selama 18 bulan, saat menjadi presiden dalam waktu singkat beberapa kebijakan-kebijakan  dan terbobosan yang dilakukan dibidang politik misalnya ; memisahkan TNI dengan POLRI, membubarkan departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tidak bekerja maksimal, mengganti nama irian jaya menjadi Papua, Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional, Menerapkan Otonomi Daerah. Sedangkan dibidang ekonomi para ASN dinaikkan penghasilan sampai tiga kali lipat, sehingga kesejahteraan ASN sangat dirasakan sampai ke anak cucunya.

Kembali lagi pada tahun 2020 tokoh NU dipercaya menjadi wakil Presiden mendampingi Jokowi, semoga di era kepemimpinannya menjadi lebih baik di semua sektor dan segala bidang.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram, Wakil Bendahara PWNU NTB

News Feed