oleh

Relaksasi Tunggakan Iuran BPJS, Tak Hapuskan Denda Pelayanan Rawat Inap

Tulungagung, (afederasi.com) – BPJS Kesehatan saat ini telah melakukan relaksasi atau pemberian kelonggaran waktu pembayaran iuran bagi peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan minimal 6 bulan. Namun, perlu diketahui program relaksasi itu tidaklah menghapus denda pelayanan ketika peserta hendak menggunakan pelayanan kesehatan rawat inap.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. M. Idar Arles Munandar membenarkan masih adanya pemberlakuan denda bagi peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan, ketika peserta menggunakan pelayanan kesehatan rawat inap. Kendati, peserta tersebut telah mengikuti program relaksasi tunggakan.

“Meskipun peserta mengikuti program relaksasi tunggakan dengan minimal tunggakan 6 bulan. Namun, ketika peserta JKN-KIS menggunakan layanan rawat inap maka peserta tetap dikenakan denda pelayanan,” ungkapnya.

Nandar menjelaskan pemberlakuan denda pelayanan ini merupakan sudah sesuai dengan Perpres 82/2018. Adapun besaran denda tahun ini yang dikenakan kepada peserta yakni sebesar 2,5 persen dari perkiraan biaya paket INA-CBGs, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan denda paling tinggi Rp30 juta.

Baca Juga  Tunggakan Iuran Peserta PBPU Capai Rp16 Miliar, BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Penunggak luran

“Ketentuan pembayaran iuran dan denda dikecualikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta PBPU (pekerja bukan penerima upah) dan BP (bukan pekerja) yang iuran seluruhnya dibayar oleh pemerintah daerah,” paparnya.

Lebih lanjut Nandar menuturkan bahwa ketentuan denda itu juga hanya berlaku untuk peserta yang aktif kembali dan menerima layanan rawat inap. Sementara, untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak dikenakan denda.

Sekedar diketahui, saat ini BPJS Kesehatan selain melaksanakan program relaksasi iuran. Mulai bulan Juli 2020 luran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 akan diberikan subsidi oleh Pemerintah Pusat

“Melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini Negara selalu hadir memastikan jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia. Meskipun ada penyesuaian iuran untuk peserta PBPU dan BP/ Mandiri kelas 1 dan 2, namun khusus peserta PBPU dan BP/ Mandiri kelas 3 disubsidi Pemerintah,” imbuhnya. (dn)

News Feed