oleh

Warga Kesambi Pertanyakan Program PTSL, Ini Penjelasan Kades

Lamongan, (afederasi.com) – Warga Desa Kesambi Kecamatan Pucuk mempertanyakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desanya, Senin (22/02/21). Hal ini untuk memastikan apakah program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini kembali bergulir di Tahun 2021.

“Ini kami tanyakan untuk memastikan apakah pada Tahun 2021 ini program PTSL tetap ada? kalau tidak ada ya tidak apa-apa, asalkan uang yang sudah masuk dikembalikan,” kata AN salah satu warga Desa Kesambi.

AN melanjutkan, tiap bidang sertifikat ada yang membayar Rp 200-Rp 400 ribu. Jika nanti masuk tahap pengukuran, warga harus membayar lagi sebesar Rp 200 ribu.

“Pada bulan Januari, pembayarannya ke ketua panitia yakni saudara SG dan bendaharanya saudara WD,” imbuhnya.

Untuk jumlahnya lanjut AN, ada sekitar 570 pemohon. Dirinya mengaku juga mengetahui bahwa program ini berhenti alias tidak ada tindak lanjut. Menurut informasi yang diterimanya, pada tanggal 1 Februari Kepala Desa Kesambi tidak menghadiri undangan BPN terkait program PTSL Desa Kesambi.

“Dari informasi yang kami terima, ternyata Desa Kesambi tidak tercantum dalam program PTSL. Harapan warga, kalau tidak jadi uangnya dikembalikan saja,” ujarnya.

Hal Senada juga diungkapkan oleh pemohon yang lain AO yang ikut mendfatar lebih dari satu bidang. Dirinya juga berharap uangnya  bisa kembali lagi jika program PTSL tidak ada.

“Informasinya Desa Kesambi tidak masuk karena pak Kades tidak hadir,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Ainun Najib menjelaskan bahwa berkaitan dengan program PTSL Desa Kesambi ini, sejauh ini pokmas sudah terbentuk untuk jemput bola.

“Untuk Kesambi ini saya sudah usulkan 1.293 bidang, sudah ada tanda terimanya, tapi belum diacc. Karena Desa Kesambi ini zona sertifikatnya sudah banyak, di BPN itu ada zona data base dan diakomodir nanti di 2022,” terangnya.

Meski demikian, kata Kepala Desa Ainun Najib, program PTSL di desanya tetap kita jalankan. Warga diminta mematok semua tanahnya, besok saat pelaksanaan tinggal kroscek tapal batasnya jadi jemput bola, jangan sampai dikemudian hari terjadi gejolak.

“Terkait biayanya kami serahkan pada musyawarah mufakat. Saya inginkan seluruhnya ikut asal tidak bermasalah. Pasti nanti sesuai dengan program yang di inginkan oleh pak presiden RI Joko Widodo. Masyarakat ini tidak ada yang mensertifikatkan tanah karena kena PPN (pajak), biayanya mahal. Saya sering bantu orang lewat notaris saya merasakan, saya tidak tega,” ujarnya.

Kemudian lanjut Ainun, semisal nanti ada 900 bidang tanah yang terdaftar, ia menginginkan dari 900 itu semua clear. Untuk semua tahapan sudah dilalui termasuk musyawarah mufakat dalam menentukan biaya Itu dulu.

“Karena di kecamatan Pucuk itu lain desa lain caranya, masyarakat sepakatnya Rp 400 ribu. Setelah kami hitung-hitung patoknya kita tidak memakai paralon tapi memakai beton (standart BPN),” tegasnya.

Ketika ditanya untuk tahapannya apa sudah sampai pembayaran, Kades Ainun menyebutkan, itu ada yang Rp 50 ribu ada yang Rp 200 ribu untuk membuat patoknya dulu. Untuk panitia Pokmas sudah kami buatkan SK, setelah itu permohonan kami daftarkan ke BPN dan sudah diterima BPN.

“Saya harapkan sampai 2024 semua sudah dapat, dan Insya’Allah besok Jum’at kita sudah mulai jalan kita,” terangnya.

Disinggung soal Informasi pada tanggal 1 Februari pak kades tidak hadir saat diundang ke BPN terkait program PTSL Desa Kesambi, Ainun mengatakan dirinya hadir.

“Saya hadir saat itu. Saya tidak hadir cuma satu kali. Pertama hadir saat saya daftar, kedua hadir waktu ada penjelasan dari Pak Darmawang (Kepala Tata Usaha ATR/BPN) Lamongan,” imbuhnya.

Ainun menambahkan, terkait warga yang meminta kejelasan program PTSL agar disampaikan melalui rapat sosialisasi, hal ini sudah dilakukan antara pemerintah desa, BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat dan sebagian juga ada pemohon dan diikuti sekitar 40 orang. (ra/yp)

News Feed