Rabu, 13 Oktober 2021, 20:46 WIB

APD Tolak Program Pokir DPRD Kabupaten Blitar

Blitar, (afederasi.com) – Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar berencana menolak program pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD). Penolakan tersebut seiring dengan pemerintah daerah  sudah menaikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 12 persen dari total APBD 1,43 triliun.

“Permintaan penambahan ADD sudah disetujui oleh pemkab,”ujar Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo, ketika dikonfirmasi afederasi.com, (13/10/2021).

Menurutnya dengan penambahan ADD sebesar 12 persen tersebut. APD sepakat untuk menolak pokir DPRD Kabupaten Blitar,” ujar Tugas Nanggolo.

Dijelaskan penambahan ADD diambilkan dari beberapa pos anggaran. Ketika bertemu dengan pimpinan DPRD ternyata Dalam penyampaian nya, Tugas juga menambah untuk pokir DPRD Kabupaten jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar.

“Program pokir itu terkesan desa hanya sebagai tempat untuk “perahan” untuk penyaluran pokir,”katanya.

Oleh karena itu, forum APD bersepakat untuk menolak pokir yang berasal dari dewan karena sangat tidak efektif dan justru menjadi pemborosan anggaran pemerintah daerah. Sehingga nantinya banyak pikir yang di tempelkan di beberapa dinas tidak akan terserap dan menjadi silpa.

Baca Juga  APD Minta Anggaran Desa Naik 15 Persen, Pemkab Hanya Mampu 1 Persen

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto ketika dikonfirmasi afederasi.com via sambungan whatsapp terkait dengan rencana APD tolak program pokir belum dijawab. (ang)

News Feed