oleh

Upaya Pembukaan Blokir Distribusi Pupuk Bersudsidi, Ini Yang Dilakukan Pemkab Tulungagung

Plt Asisten II Pemkab Tulungagung, Tatang Suhartono

Tulungagung, (Afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur bakal membentuk sebuah tim gabungan guna melakukan verifikasi data petani dengan jumlah luas lahan pertanian di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Hal ini sebagai upaya pemerintah setempat untuk membuka blokir distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) sejak Juni lalu.

Plt Asisten II Pemkab Tulungagung, Tatang Suhartono mengungkapkan, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Perhutani, Dinas Pertanian, BPN Tulungagung serta Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Tanggunggunung. Muncul kesepakatan sesuai permintaan Direktur jenderal (dirjen) sarana dan prasarana (sarpras), bahwa untuk membuka blokir, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi ke lokasi.

“Yang intinya BPN dapat memastikan jika luasan lahan sekitar 8 ribu sekian hektar, itu benar – benar memang ada tanamannya,” ungkap Tatang, seusai memimpin rakor di Ruang Nanawida, Pemkab Tulungagung, Senin (23/09/2019).

Tatang menjelaskan, melihat tupoksi BPN itu tidak menyangkut hubungannya dengan tanaman. Maka, dalam pelaksanaan verifikasi di Kecamatan Tanggunggunung itu dalam bentuk tim yang meliputi perhutani sebagai pemilik lahan, pertanian yang mengelola para petani dan BPN.

Baca Juga  Distribusi Pupuk Subsidi Diblokir, Bupati Layangkan Surat Ke Kementan

“Tim verifikasi ini meliputi dari Perhutani yang memiliki lahan, Pertanian yang menyatakan terkait tegakan jagungnya, serta BPN yang diminta untuk klarifikasi,” jelasnya.

Menurutnya, data yang dibutuhkan nanti berupa data luasan lahan perhutani yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Setiap, LMDH memiliki berapa petani dan berapa luasan lahannya. “Data itu yang kita lampirkan dalam berita acara ini nantinya. Insyallah data yang diminta Dirjen Sarpas, ada verifikasi dari BPN yang menyatakan jika lahan tadi itu ada tanaman jagungnya,” katanya.

Pihaknya mentargetkan akhir bulan September 2019 proses verifikasi sudah selesai. Jika melihat prediksi dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), hujan bakal turun pada November. Berdasarkan tahun yang lalu, petani di Kecamatan Tanggunggunung itu dalam kurun waktu satu bulan sebelum hujan turun, itu sudah menyiapkan pupuk.

“Verifikasi ini jika kita selesaikan pada akhir September atau awal Oktober. Diperkirakan pada pertengahan Oktober itu sudah ada (pupuk),” tegasnya.

Tatang menambahkan, pihaknya sangat optimis jika upaya ini dapat membuka blokir distribusi yang dilakukan oleh Kementan. Sebab, yang diminta oleh Dirjen Sarpras yaitu verifikasi dari BPN yang menyatakan bahwa lahan seluas 8000 hektar di Tanggunggunung itu benar – benar ada tanamannya jagung.

Baca Juga  Purhatani : Pemanfaat Kawasan Hutan Wajib Penuhi Kewajiban Bayar PNPB

“Kita sangat optimis blokir ini dibuka. Secara teknis sudah kita lakukan dengan melakukan verifikasi luasan lahan tersebut,” tambahnya.

Pemblokiran pasokan pupuk bersubsidi itu berawal dari adanya rapat bersama di Istana Wakil Presiden pada Mei lalu. Saat itu diketahui ada 40 kabupaten di Indonesia yang tidak memiliki data luas baku lahan sawah.

Salah satunya adalah Tulungagung di Kecamatan Tanggunggunung, di sana disebutkan ada 375 hektare lahan yang tidak ada datanya. Kemudian ada rekomendasi yang melarang pihak penyedia pupuk untuk menyalurkan ke Tanggunggunung. Dampaknya sejak Juni lalu 6.512 petani dengan luas lahan 8.078 hektare di Tanggunggunung tidak mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi.

Hal senada diungkapkan oleh BPN Tulungagung, Eko Jauhari. Langkah verifikasi yang dilakukannya nanti yaitu pendataan terhadap siapa petaninya dan luasan lahan yang dikelola itu milik siapa serta berapa luasannya. “Tapi semua petani sudah mengakui jika semuanya itu di lahan milik perhutani,” katanya.

Menurut Eko, nantinya dalam surat tersebut akan disertai pernyataan dari para petani. Yang menyatakan bahwa mereka petani di Kecamatan Tanggunggunung yang memanfaatkan lahan perhutani untuk menanam jagung, dan petani bersedia membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta bersedia merawat tagakkan bibit yang diberikan oleh perhutani.

Baca Juga  Adanya Pemblokiran Pupuk Bersubsidi, Ribuan Petani Resah

“Intruksi dari pak Tatang, besuk harus sudah jadi data itu. Dalam waktu tiga hari dikirimkan ke Dirjen. Berapa hari dibukanya blokir tersebut tergantung dari Dirjennya,” tambahnya. (an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed