oleh

Tujuh Jabatan Eselon II Diperebutkan 24 Peserta

Salah satu peserta ketika mengikuti seleksi pengisian tujuh jabatan yang kosong di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur

Tulungagung, (Afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar seleksi terbuka untuk tujuh jabatan eselon II pada Senin (23/09/2019) di Istana Hotel. Dalam seleksi tersebut diikuti 24 peserta yang telah mendaftar sebelumnya.

Adapun yang bertindak sebagai penguji yakni Akademisi dari fakultas Hukum dan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, perwakilan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan perwakilan dari Pemkab Tulungagung.

Seleksi dilaksanakan secara tertutup. Awak media yang melakukan peliputan pun hanya diijinkan mendokumentasikan kegiatan selama lima menit sebelum proses seleksi dimulai. Sekilas, tampak para penguji memberikan pertanyaan kepada satu persatu peserta seleksi.

Ketujuh posisi jabatan yang diperebutkan tersebut yakni Kepala Dinas Sosial Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (Kepala Dinsos KB-PPA), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kepala Disperindag), Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan SDA, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi Keuangan.

Baca Juga  Bupati Lantik DPD AG PAII Masa Bakti 2020 – 2025

Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung, Indra Fauzi menjelaskan, setidaknya ada 4 poin yang dinilai dalam seleksi ini. Diantaranya, perihal wawancara terhadap makalah yang dibuat oleh pelamar, dan kemampuan pelamar menjelaskan isi makalah yang dibuatnya.

“Peserta diminta untuk membuat makalah mengenai terobosan baru untuk posisi jabatan yang diincarnya,” terangnya.

Indra melanjutkan, setelah seleksi ini selesai, dari 4 pelamar dimasing-masing posisi akan diambil 3 terbaik. Selanjutnya ketiga nama terbaik akan diserahkan kepada Bupati Tulungagung.

“Dengan hak prerogatifnya, Bupati akan memilih satu dari tiga nama tersebut,” jelasnya.

Disinggung terkait 5 jabatan yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol), Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, dan Kepala Dinas PUPR yang saat ini masih kosong namun tidak disertakan dalam seleksi ini, Indra mengungkapkan keputusan dilelang atau tidaknya jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Bupati.

“Itu hak prerogatif Bupati, tentu dengan berbagai pertimbangan,” katanya.

Indra mengungkapkan, Dispendikpora dan Bakesbangpol tidak dilelang karena 2 OPD tersebut baru ditinggalkan kepala dinasnya pensiun setelah pemkab mengajukan rencana lelang 7 formasi jabatan kepada Komisi ASN.

Baca Juga  Adanya Pemblokiran Pupuk Bersubsidi, Ribuan Petani Resah

Sedangkan 3 jabatan lain, yakni Asisten Perekonomian, Asisten Pemerintahan, dan Kepala Dinas PUPR diputuskan tidak dilelang karena Bupati memilih opsi mutasi dan rotasi untuk pengsian jabatan tersebut.

Indra menambahkan, pihaknya berharap pada 30 September mendatang nama-nama hasil seleksi sudah bisa ditetapkan sebagai pejabat baru untuk posisi tersebut. (ra/an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed