oleh

Transparansi Anggaran Dapur Umum Rp 3 M Dipertanyakan

Banyuwangi, (afederasi.com) –Penggunaan dana pelaksaan dapur umum selama 14 hari sebesar Rp 3 miliar dinilai tidak transparan. Bahkan publik belum mengetahui  princian anggaran  tersebut.

Dinas sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi terkesan seakan saling lempar ketika dikonfirmasi.

Plt Kepala Dinas Sosial, Lukman Hakim saat dikonfirmasi hanya menjawab jika anggaran untuk dapur umum tersebut langsung ke BPBD.

“Anggaran itu langsung ditangani BPBD karena bagian logistik dan keperluan dapur umum selama 14 hari.” jawabnya saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Minggu (13/9/2020).

Sementar itu, Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Banyuwangi, Abdul Kadir saat dikonfirmasi hanya mengarahkan untuk mengkonfirmasi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD,Eka Muharam.

“Bisa ditanyakan langsung ke pak Eka mas, karena beliau yang mengatur semuanya di lapangan,” katanya.

Terpisah,  Eka Muharam saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp menjelaskan bahwa dapur umum diaktivasi untuk mendukung pemberlakuan masa karantina kawasan di ponpes Darussalam yang  dikendalikan tim kesehatan.

“Terkait waktunya dapur umum operasionalnya mendahului pelaksanaan karantina,” katanya.

Baca Juga  Pansus Covid-19 Gagal Dibentuk, Banmus Dituding Langgar Tatib

Sedangkan untuk penggunaan anggaran untuk dapur umum dialokasikan dari BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk kegiatan tanggap darurat bencana yang tersedia pada APBD Banyuwangi 2020. Sesuai dengan rencana kebutuhan bBelanja diperkirakan sebesar kurang lebih 3 miliar.

“Karena baru berakhir anggaran kurang atau lebih masih dihitung sesuai dengan prosedur penatausahaan, penatalaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.” jelasnya.(ron/am)

News Feed