oleh

Telan Biaya Rp 0,5 Miliar, Pengurukan Lapangan Sepak Bola Disoal

Papan pengumuman kegiatan pengurukan lapangan di Desa Ngantru yang dipersoalkan.

Tulungagung, (Afederasi.com) – Pengurukan lahan bengkok di Desa/Kecamatan Ngantru yang dialihkan menjadi lapangan sepak bola yang dilakukan pada Juni 2018 lalu ternyata dipersoalkan oleh sebagian pihak. Diduga, biaya pengurukan yang diambilkan dari Dana Desa (DD) tahun 2018 dan menelan biaya lebih dari Rp 0,5 Milyar tersebut di mark up.

Salah satu warga berinisial ‘N’ yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, dugaan adanya mark up biaya pengurukan lapangan tersebut pertama kali diketahui saat ada papan pengumuman yang terpasang di lokasi. Pada papan tersebut tertulis jenis kegiatan berupa pengebrukan tanah lapangan yang menghabiskan dana sebesar Rp 505.813.400.

“Juga tertulis sumber dana dari DD tahun anggaran 2018,” katanya.

Menurutnya, lapangan tersebut berada di RT05/RW01 Dusun Ngantru dengan rincian volume 5.340 meter kubik atau panjang 130 meter x lebar 136 meter x tinggi 0,30 meter.

“Proyek itu dikerjakan selama 60 hari kalender,” imbuhnya.

Yang menjadi persoalan lanjut N, menurut informasi dari para sopir truk pengangkut pasir urug, setiap satu rit pasir urug dibeli oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seharga Rp 190 ribu. Jika dalam pengurukan tersebut menghabiskan 1.650 rit, artinya biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 300 juta.

Baca Juga  Bupati Intruksikan Kades Baru Untuk Segera Mulai Bekerja

“Nah, kenapa bisa melonjak menjadi Rp 505 juta,” tanyanya.

N mengatakan, ketika itu ia sudah berupaya untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa setempat termasuk melihat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan. Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Hingga akhirnya kami memilih melaporkan kasus ini ke Unit Pidkor Polres Tulungagung,” imbuhnya.

N mengaku, laporan awal tersebut dilakukan pada akhir April 2019 yang lalu. Saat itu, ia sempat diminta keterangannya dan menyerahkan beberapa bukti seperti nota pembanding.

“Informasinya petugas juga sudah meninjau lokasi dan membawa salinan LPJ nya,” terangnya.

Tak hanya itu, N juga menyoalkan biaya untuk operasional pemerataan sebesar Rp 25 juta. Padahal, saat itu pemerataan hanya dilakukan dengan cara mengairinya dengan air yang disedot dengan mesin diesel.

N menambahkan, pihaknya berharap kebenaran kasus ini bisa segera terkuak. Jika memang ditemukan unsur pidananya, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena merugikan negara.

“Kami akan mengawal terus kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngantru Suryani saat dikonfirmasi pewarta memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, kegiatan pengebrukan tersebut sudah sesuai dengan arahan dari berbagai pihak termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, pendamping desa, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan, dan sebagainya.

Baca Juga  Bupati Intruksikan Kades Baru Untuk Segera Mulai Bekerja

“Kegiatan itu melibatkan banyak pihak. Kami juga terus berkonsultasi dengan pembina kami,” katanya.

Bahkan lanjut Suryani, di Desa Ngantru sendiri memperolah penghargaan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes) terbaik ke empat se Tulungagung. Artinya, Pemerintah Desa (Pemdes) Ngantru cukup terbuka dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan.

Disinggung, bagaimanakah jika kasus ini bakal berujung ke Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Tulungagung, Suryani mengaku tidak mempermasalahkannya. Bahkan, ia akan kooperatif jika memang dibutuhkan keterangannya.

“Kalau saya tidak masalah, malah nanti akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang hanya mencari-cari masalah,” pungkasnya. (ra/an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed