oleh

Tarjet PAD Parkir 7,5 M, Kini Masih Capai 75 Persen

Tulungagung, (afederasi.com) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengklaim optimis memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp 7.5 miliar tahun 2020. Meski hingga bulan September, retribusi parkir sudah mencapai 75 persen.

Kabid Prasarana Dinas Perhubungan, Panji Putrano mengatakan, pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum, sampai bulan September 2020 ini sudah mencapai 75,21 persen dari target pendapatan retribusi. Jika dinominalkan 75,21 persen dari target yaitu sebesar Rp5,6 miliar. Dirinya mengaku, selama tiga bulan kedepan pihaknya akan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

“Target yang ditetapkan sebesar Rp7,5 M,” katanya dikonfirmasi afederasi.com, Sabtu (24/10/2020).

Lanjut Panji, grafik dari pendapatan retribusi parkir terus mengalami peningkatan, rata-rata setiap bulan normalnya naik sampai 10 persen. Meskipun terus mengalami peningkatan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini dibulan-bulan tertentu dirinya hanya bisa mencapai kenaikan 6 persen.

“Bulan Maret sampai April kenaikannya hanya 6 persen, yang mana kenaikan normalnya perbulan mencapai 10 persen,” paparnya.

Panji menambahkan, prosedur dari pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum yaitu ada staf yang bertugas keliling mengambil uang dari juru parkir yang berlangganan, setelah mengambil uang kemudian dilakukan perekapan yang setelahnya dari hasil pendapatan perhari tersebut akan dilaporkan ke kas daerah.

Baca Juga  Dishub Banyuwangi Tindak Tegas, Pengendara Yang Tak Indahkan Aturan Parkir

“Ada staf tersendiri untuk keliling mengambil uang setiap harinya,” tuturnya.

Ada pun tempat pemetaan retribusi parkir, Panji mengatakan, sebenarnya untuk tempat parkir sendiri ada dua macam. On street itu parkir yang menggunakan badan jalan dan ada parkir Off street yaitu parkir yang tidak menggunakan badan jalan. Tambah Panji, jalan yang dimaksud disini merupakan jalan yang berstatus jalan kabupaten, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan jalan Nasional tidak boleh ada aktifitas parkir.

“Yang bisa dipungut retribusi itu yang memakai badan jalan, yang mana jalan tersebut statusnya merupakan jalan kabupaten,” pungkasnya.(ziz/am)

News Feed