oleh

Purhatani : Pemanfaat Kawasan Hutan Wajib Penuhi Kewajiban Bayar PNPB

Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Campurdarat, Sachur Rohman.

Tulungagung, (Afederasi.com) – Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Campurdarat mengklaim seluas 8 ribu hektar dari 10 ribu hektar jumlah luasan di wilayah kerjanya, dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam. Luasan itu tersebar di 13 desa yang ada di tiga kecamatan yaitu Tanggunggunung, Campurdarat dan Besuki.

“Luasan lahan perhutani di wilayah kerja kami ada sekitar 10.300 hektar. Berdasarkan catatan kami, yang digunakan oleh petani sekitar 8 ribu hektar untuk bercocok tanam jagung,” ungkap Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Campurdarat, Sachur Rohman.

Menurut Sachur, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah, bahwa perum perhutani agar ikut mendukung ketahanan pangan nasional. Maka dari itu lahan perhutani tidak hanya untuk tanaman kehutanan melainkan digunakan untuk kegiatan tanaman pertanian.

“Dalam pemanfaatan lahan hutan ini harus dengan system tumpang sari. Jadi ada tanaman hutannya, juga ada tanaman pertaniannya. Kalau tanaman pertanian saja, itu nanti menyalahi aturan,” kata Sachur.

Baca Juga  29 Pejabat Perebutkan Tujuh Jabatan Eselon II

Namun yang disayangkan, para petani penggarap ini kurang memperhatikan fungsi hutan. Mereka tidak mau merawat pohon-pohon yang menjadi tegakkan hutan. Sehingga berimbas terhadap fungsi hutan itu sendiri.

“Mereka asal tanam saja, pokoknya ada lahan langsung dikerjakan. Secara pelan-pelan kami kembalikan fungsinya, agar berimbang. Hutannya juga oke, pertaniaannya juga oke. Entah ditanami oleh Perhutani atau LMDH. Supaya hutannya kembali nampak,” tuturnya.

Masih menurut Sachur, sejak 2016 lalu mulai dilakukan penertiban, dengan dibuatkan perjanjian kerjasama terhadap tanaman perbaikan sumber daya hutan dan terkait tanaman jagungnya.

Sesuai perintah, untuk tanaman jagung ini seharusnya ada kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani pemanfaat lahan hutan. Selama ini para petani dalam penggunaan kawasan hutan tidaklah terkendali ditambah lagi  tidak membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Padahal setiap pemanfaatan hutan, baik untuk pertanian atau tanaman produksi, wajib membayar PNPB. Dan besarnya PNBP untuk tanaman jagung sudah ditetapkan Rp 60 per kilogram bruto,” katanya.

Namun selama ini pihaknya merasa kesulitan untuk menginput hal itu dari masyarakat. Maka dari itu, pihaknya berharap dalam penyusunan RDKK nantinya agar dilibatkan. Dengan pendataan ini masyarakat tidak hanya menuntut haknya saja, akan tetapi juga memenuhi kewajibannya.

Baca Juga  Pemkab Gelar Musrenbang Secara Online

“Dengan dilibatkannya perhutani dalam pendataan, nanti kita tertibkan dari sana. Agar pendapatan negara tidak hilang, ” ujarnya.

Dalam satu tahun, estimasi hasil jagung di lahan Perhutani mencapai 40.000 ton. Sehingga dalam satu tahun PNBP yang harus dibayar senilai Rp 2,4 miliar. “Selama ini sangat sulit untuk dipungut. Jadi tidak ada PNBP yang masuk,” tegas Sachur.

Belakangan ada tim dari Pemkab Tulungagung, Perhutani dan Kantor Pertanahan Tulungagung, untuk mendata luas lahan hutan yang dimanfaatkan petani.

Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur telah membentuk sebuah tim gabungan guna melakukan verifikasi data petani dengan jumlah luas lahan pertanian di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sebagai upaya pemerintah setempat untuk membuka blokir distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) sejak Juni lalu.

Seiring pendataan itu, setiap petani wajib membuat surat pernyataan, terkait lahan yang digarapnya. Dari luas lahan yang terdata itu nantinya dipakai untuk mengklaim PNBP kepada petani penggarap. (an)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed