Senin, 25 Juli 2022, 14:34 WIB

Polemik Aset Tak Kunjung Usai, warga Desa Beji Tutup KUD Dewi Sri dengan Anyaman Bambu

Tulungagung, (afederasi.com) – Polemik Tanah Aset antara  Pemerintah Desa (Pemdes) Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung dengan pihak KUD Dewi Sri berujung panjang. Bagaimana tidak lantaran pihak KUD tak kunjung hengkang, warga menutup paksa KUD dengan anyaman bambu. 

Kepala Desa Beji, Khoirudin menjelaskan, sebenarnya dari Pemdes Beji sendiri tidak melakukan penutupan KUD Dewi Sri, pihaknya hanya berusaha berusaha mengamankan aset tanah yang digunakan oleh KUD Dewi Sri tersebut.

Apabila dilihat memang tanah tersebut adalah milik kas Desa, jika memang KUD Dewi Sri berkehendak tetap berada di tanah kas Desa Beji, maka harus ada perjanjian dengan melakukan sewa kepada Pemdes Beji.

“Kemarin yang menutup KUD menggunakan anyaman bambu adalah warga, sedangkan alasan warga melakukan itu adalah, karena memiliki bukti otentik bahwa kantor KUD Dewi Sri dibangun diatas tanah kas desa,” jelas Khoirudin, Senin (25/07/2022).

Khoirudin melanjutkan, kemungkinan warga sendiri juga sependapat dengan Pemdes Beji dengan adanya penutupan KUD itu sendiri. Apabila dilihat penutupan itu merupakan upaya final dari Pemdes Beji untuk mengamankan aset tanah kas desa. Tak cukup disitu sebelumnya proses mediasi juga sudah dilakukan sejak Bulan Januari 2022 lalu, dan bahkan pihak KUD Dewi Sri sendiri juga mengetahui adanya nota kesepakatan bahwa bangunan KUD berdiri di tanah khas desa.

“Pemdes Beji sudah melakukan mediasi beruang kali namun tidak ada tindak lanjut, dan bahkan juga sudah memberikan waktu untuk KUD Dewi Sri mengosongkan kantor, namun tak ada tindak lanjut, maka warga menutup paksa,” ugkapnya

Disinggung, bagaimana jika KUD Dewi Sri membawa kasus ini ke ranah hukum, Khoirudin menjelaskan, dengan adanya kenaikan ke ranah hukum pihaknya sangat siap dan  menyakini telah memiliki data-data otentik terkait kepemilikan aset tanah yang saat ini digunakan oleh KUD Dewi Sri.

Sementara itu, Ketua KUD Dewi Sri, Subianto menjelaskan, pihaknya akan melaporkan penutupan paksa yang dilakukan oleh warga kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Tulungagung, dan pihaknya juga akan menunggu pentujuk dari Dinkop-UM Tulungagung itu sendiri namun untuk penyelesaian sengketa ke ranah hukum masih belum ada rencana. 

“Terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh warga Beji, Dinkop-UM Tulungagung sudah mengetahui jika membuat aktivitas koperasi terganggu, dan tentunya pihaknya masih menunggu mediasi yang dilakukan oleh Dinkop-UM Tulungagung untuk mencari penyelesaian atas permasalahan kali ini,” pungkasnya.(riz/dn)