oleh

Perlawanan Omnibus Law Cipta Kerja Berlanjut, Ancam dengan Massa Lebih Besar

Surabaya (afederasi.com) – Gelombang penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja mulai menyeruak diberbagai daerah. Bahkan, mereka mulai terang-terangan mengancam akan melakuka demonstrasi besar-besaran jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Seperti halnya yang dilakukan 750 orang massa dari Aliansi Pekerja Buruh Surabaya (APBS). Mereka menyerbu kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk menyerukan penolakan terhadap Omnibus Law yang telah disahkan kemarin Senin (5/10/2020).

“Kami datang pada hari ini sebagai permulaan, untuk kawan-kawan buruh mari kita berjalan bersama melawan DPR RI yang sudah tertutup mata hatinya,” ungkap Dendy Prayitno saat berorasi diatas mobil komando, Selasa (6/10/2020).

Dendy mengungkapkan, pada Kamis (8/10/2020) ia akan membawa massa pekerja dari seluruh Surabaya dengan tuntutan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami tidak akan tinggal diam. Selama Omnibus Law masih berdiri, kami juga akan berdiri melawannya,” seru Dendy.

Setelah melakukan audiensi di dalam Gedung DPRD, perwakilan DPRD Jatim Komisi E Hartoyo menemui massa dan mengatakan bahwa aspirasi massa pada hari ini akan dilanjutkan ke DPR RI.

Dari pantauan afederasi.com, massa tiba di gedung DPRD Jatim pada pukul 13.23 WIB. Mereka langsung membentuk barisan serta mulai berorasi. Untuk hari ini, Dendy menyatakan bahwa puncak aksi massa ini akan diadakan pada tanggal 8 nantinya dengan jumlah massa yang lebih besar.

Tampak para aparat keamanan yang terdiri dari unsur TNI/Polri bersiaga mengamankan jalannya unjuk rasa. Lalu lintas di jalan Indrapura masih terpantau lancar meskipun massa aksi telah memarkirkan motornya di depan gedung DPRD Jatim.

Perwakilan massa aksi tersebut pada pukul 14.00 WIB telah diundang untuk masuk gedung dan berkomunikasi dengan perwakilan DPRD Jatim.

Ditempat lain, puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengadakan keliling di kawasan SIER Rungkut Industri untuk menyatakan perlawanan terhadap Omnibus Law. Mereka juga mengajak buruh yang berserikat maupun tidak berserikat untuk turun pada aksi besar pada tanggal 8 Oktober 2020.

“Jadi hari ini tidak hanya satu serikat, namun seluruh serikat bergerak bareng,” ungkap Sekretaris FSPMI Surabaya, Nurrudin Hidayat saat diwawancarai di lokasi.

Nurrudin mengungkapkan, fokus pada hari ini dan besok pada tanggal 7 Oktober 2020 merupakan penggalangan massa untuk tanggal 8 Oktober dimana massa akan berkumpul di dua titik, yakni DPRD Jawa Timur di jalan Indrapura dan Kantor Gubernur Jawa Timur di jalan Pahlawan.

“Kami masih teguh pada tuntutan RUU Cipta Kerja yang disahkan kemarin. Kami secara tegas menolak,” ujarnya.

Menurutnya, alasan penolakan ini lantaran hal pertama adalah didalam RUU tersebut akan menghapus Upah Minimum Kota (UMK), sementara UMK terendah yakni didaerah Jawa Timur. Apabila RUU ini dilanjutkan, maka kemungkinan besar upah buruh akan dipangkas sebesar 50 persen. Selain itu, pesangon pekerja bagi yang terkena PHK yang awalnya 32 bulan upah menjadi 25 bulan saja.

“Jadi dapat dipastikan teman-teman buruh kontrak kerja dapat seumur hidup dikontrak. Kalau kontrak habis atau di PHK tidak dapat pesangon, makanya kita menolak itu,” kata Nurrudin.

Kendati demikian, untuk tanggal 8 Oktober rencana massa yang dibawa berjumlah 25 ribu orang. Nurrudin membenarkan bahwa selain serikat pekerja di Jatim, massa seperti mahasiswa dan aktivis lingkungan pun turun ke lapangan.

“Karena omnibus law tidak hanya merugikan buruh, namun juga lingkungan dan klaster lainnya,” pungkas Nurrudin. (dwd/yp)

News Feed