oleh

Per 1 Oktober Kursi Jabatan Sekda, BPKAD, Dan Dinkes Kosong

Kursi kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur kembali kosong (ilustrasi)

Tulungagung, (Afederasi.com) – Beberapa kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali ditinggalkan oleh pimpinan atau mengalami kekosongan. Dimana, pada 1 Oktober, ada tiga kursi OPD yang mengalami kekosongan kepala dinas. Diantaranya Dinas kesehatan (Dinkes), Badan Pengelolahan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung, Indra Fauzi, membenarkan adanya kekosongan pada kursi OPD yang ada di lingkup pemkab.  Per 1 Oktober ini, dia beserta dengan dua kepala OPD pensiun.

“Saya per 1 Oktober pesiun. Selain saya ada Pak Hendry (Kepala BPKAD) dan Pak Mohammad Mastur (Kepala Dinkes),” ungkapnya, Indra Fauzi, Senin (30/09/2019).

Indra menjelaskan, ketika posisi sekda mengalami kekosongan, nantinya akan diisi oleh penjabat sekda. Sebab, untuk menentukan pengisian kursi sekda itu harus melalui seleksi yang dilaksanakan di provinsi.  “Nanti untuk yang ingin mengisi kursi sekda, harus mengikuti seleksi. Dan seleksi itu tidak di tingkat kabupaten, melainkan seleksinya di provinsi, di sana juga ada panitia seleksi (pansel),” katanya.

Baca Juga  Bupati Lantik 42 Penjabat Dilingkup Pemkab Tulungagung

Disinggung terkait siapa pengganti sekda, Indra enggan menyebutkan nama penggantinya. “Coba saja tanyakan langsung ke pak Bupati. Biarlah pak bupati sendiri yang mengumumkan,  jangan saya, karena itu kewenangan pak bupati,” jelasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala BKD Arief Boediono, kendati kursi sekda nantinya diisi oleh penjabat,  namun kewenangannya melebihi Plt.  “Posisi penjabat sekda hampir sama dengan defenitif, yaitu bisa ikut membahas anggaran. Hal ini sesuai dengan preaturan presiden (perpres) No 3/2018,” ungkapnya. 

Menurut Arief, kendati kekosongan kursi sekda kosong per 1 Oktober. Namun,  pengisian penjabat sekda tidak bisa serta merta diisi per 1 Oktober waktu itu.  Sebab, untuk pengisian penjabat sekda harus dilantik terlebih dahulu yang disertai surat dari Gubernur Jatim, yang datang 1 Oktober.

“Usai melalui proses pelantikan, baru penjabat sekda bisa menduduki kursi sekda, ya kemungkinan jabatan sekda nanti kosong sekitar lima hari,” jelasnya.

Disinggung terkait tahapan seleksi terbuka pengisian kursi tujuh OPD di lingkup Pemkab Tulungagung beberapa waktu lalu, kata Arief, hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari komisi ASN (KASN).

Baca Juga  29 Pejabat Perebutkan Tujuh Jabatan Eselon II

“Nanti jika rekomendasi turun, akan kami serahkan kepada bupati dan beliau yang memilih. Namun itu ada batasnya,  yakni tidak boleh lebih dari 30 hari, apabila melebihi maka hasil seleksi terbuka itu akan hangus alias kedaluwarsa,” paparnya.

Sekedar diketahui, tercatat ada tujuh kursi kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung yang saat ini kosong. Dari ketujuh OPD itu diantaranya asisten administrasi umum, Kepala Dinas indag dan perdagangan, staf ahli bupati bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, Kadinsos KBP3A, Kadiskop dan UM, inspektur, Kadisperumkim dan SDA.

Seleksi terbuka terhadap ketujuh kursi ini diperebutkan oleh 24 pejabat setingkat eselon II. Dan yang dinyatakan lolos dengan nilai yang bagus ada 14 pejabat. Nantinya, mereka akan dipilih oleh bupati untuk mengisi tujuh jabatan yang kosong itu. (an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed