oleh

Penanganan Covid 19 Masih Menjadi Prioritas APBD-P NTB Tahun 2020

Mataram, (afederasi.com) – Penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas yang tertuang dalam APBD perubahan 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB hari Kamis, (27/08/2020).

Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar 926,96 miliar rupiah lebih. Dana tersebut bersumber dari realokasi seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.

Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) sebesar 302,98 miliar rupiah lebih, yang dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar 170,48 miliar rupiah lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar 79,28 milar rupiah lebih, penanganan dampak ekonomi sebesar 1,8 milyar rupiah, dengan realisasi sampai saat ini sebesar 800 juta rupiah dan Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS gemilang) sebesar 130,70 miliar rupiah lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar 123,83 miliar rupiah lebih.

Baca Juga  Ambil Hikmah Covid-19 dan Bangkit Dari Keterpurukan

“Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19 sebesar 99,05 miliar rupiah lebih, yang rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” jelas mantan rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut.

Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada pos Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (BL-OPD) sebesar 623 milyar rupiah lebih. Dana tersebut, dijelaskan Ummi Rohmi, tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM dan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang), yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, untuk beasiswa on-going dan aktivitas pendidikan dilakukan secara daring/online,  Ummi Rohmi memastikan bahwa proses belajar mengajar/perkuliahan tetap berlangusng meskipun melalui daring/online, sehingga bantuan beasiswa untuk biaya kuliah harus tetap dialokasikan dengan memperoleh keringanan (diskon), termasuk biaya hidup mahasiswa on-going mengalami penyesuaian.

Di akhir paparannya, ia mengatakan bahwa masukan dan saran dari berbagai fraksi-fraksi akan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan dan pembangunan di waktu mendatang.

Baca Juga  DPRD Tetapkan Ranperda APBD-P 2020 Menjadi Perda

“Jika membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, Pemprov NTB bersedia untuk melakukan penyempurnaan koordinasi dan sinergitas dengan legislatif,” tutupnya. (zan/am)

News Feed