oleh

Pemkab Bakal Uji Coba di Lima Lembaga SMA/SMK, untuk Pembelajaran Tatap Muka

Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana akan menggelar trial atau uji coba terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran tatap muka di lima lembaga jenjang SMA/SMK. Melihat, kini kota marmer sudah masuk zona resiko penularan rendah (zona kuning).

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim melakukan revisi terhadap surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri beberapa waktu lalu. Dalam revisi tersebut, salah satu poin penting adalah pembelajaran tatap muka diperluas hingga daerah dengan status zona kuning penyebaran coronavirus disease (covid-19).

Wakil juru bicara (jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan, bahwa pelaksanaan dari hasil revisi tersebut dikembalikan pada pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Sebab pemda yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa.

“Keputusan dan kebijakan apapun akhirnya dikembalikan pada pemerintah masing-masing, namun tetap mengedepankan kehati-hatian. Karena ini menyangkut Kesehatan anak-anak,” jelasnya

Galih melanjutkan, pemkab berencana akan menggelar trial atau uji coba terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Rencananya pembelajaran tatap muka akan dilakukan pertama kali pada jenjang SMA/SMK. Ini dikarenakan sekolah-sekolah tersebut telah memiliki fasilitas, sarana prasarana yang memadai.

Baca Juga  30 Siswa SMAN 1 Kedungwaru Belum Kantongi Ijin Orangtua, untuk Ikut Pembelajaran Tatap Muka

“Selain itu, anak-anak tingkat SMA/SMK juga cenderung lebih paham tentang kesadaran menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri. Untuk itu pembelajaran tatap muka akan kami lakukan bertahap,” terangnya.

Hingga saat ini, baru sekitar lima lembaga sekolah yang sudah mengajukan pembelajaran tatap muka dan lolos assessment. Ini terdiri dari dua lembaga SMA, dan tiga lembaga SMK. Pembelajaran tatap muka pun akan dimulai 18 Agustus mendatang.

Meskipun telah diijinkan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka, Galih menegaskan pihak sekolah tidak dapat memaksa orangtua/wali murid untuk mengijinkan putra-putrinya kembali ke sekolah. Sebab pada prinsipnya, dibukanya kembali pembelajaran tatap muka mengutamakan kelengkapan fasilitas, dan ijin dari orangtua murid melalui komite sekolah.

“Jika ada orangtua yang belum mengijinkan anaknya untuk belajar di sekolah ya tidak apa-apa. Sekolah harus membeli fasilitas agar anak dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tegasnya.

Selain kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, Galih mengimbau agar sekolah memperhatikan betul kegiatan selama di sekolah. Seperti durasi pembelajaran yang hanya maksimal 3 jam. Melakukan pembelajaran dengan sistem shifting atau bergantian dengan jumlah hanya 50 persen dari kapasitas normal. Dan terakhir meniadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kantin sekolah. Ini untuk menghindari kerumunan diantara siswa.

Baca Juga  Penerapan Pembelajaran Tatap Muka jenjang SD dan SMP Masih Perlu Kajian

“Jadi anak-anak bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Sehingga datang ke sekolah hanya untuk belajar selesai langsung pulang,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung-Trenggalek, Solikin mengaku hingga saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sebab kembali dibukanya pembelajaran tatap muka tidak bisa sembarangan. Melainkan diperlukan persiapan diri masing-masing sekolah.

“Untuk itu kami masih harus terus berkomunikasi baik dengan sekolah, pemerintah kabupaten maupun gugus tugas kabupaten. Tidak boleh asal membuka sekolah saja,” pungkasnya. (dn)

News Feed