oleh

Pastikan Tuntutan Direspon, Belasan Mahasiswa Rela Nginap di Depan Gedung DPRD

Petugas kepolisian ketika bercanda dengan para mahasiswa yang menginap di depan Gedung DPRD Tulungagung, Jawa Timur

Tulungagung, (Afederasi.com) ­– Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Jawa Timur rela menginap di depan kantor DPRD Tulungagung atau tepatnya di Jalan RA Kartini atau sebelah timur taman aloon-aloon.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi turun ke jalan sebelumnya yakni menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Aksi ini untuk mengawal dan memastikan agar tuntutan kami direspon DPR RI,” kata salah satu peserta aksi Muhammad Lukman Hakim kepada pewarta Jumat (27/09/2019) siang.

Lukman sapaan akrab Muhammad Lukman Hakim mengatakan, aksi menginap di depan kantor DPRD ini bakal dilakukan hingga Senin (30/09/2019) mendatang. Sebab, pada tanggal tersebut RKUHP akan ditentukan nasibnya, apakah disetujui, ditunda atau bahkan dibatalkan.

“Kami akan bertahan hingga 30 September,” ujarnya.

Aksi menginap ini lanjut Lukman, diikuti sekitar 17 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung. Namun, pada pagi atau siang hari mereka akan bergiliran, sebab masing-masing mahasiswa masih memiliki jam kuliah.

Baca Juga  Ribuan Mahasiswa Surabaya Geruduk Kantor DPRD Jatim

“Ya kami bergantian, selepas kuliah langsung kesini,” imbuhnya.

Lukman mlelanjutkan, selain membawa berbagai poster yang bertuliskan beragam kalimat penolakan, ia juga membawa tiga ekor ayam yang dimasukkan di dalam kurungan. Tujuannya untuk memberikan gambaran bahwa betapa tidak masuk akalnya RKUHP juga mengatur perilaku ayam yang dilarang masuk ke pekarangan milik orang lain.

“Ini sebagai simbol, kami bawa, kurungi, dan beri makan sendiri,” jelasnya.

Lukman berharap, dengan aksi ini setidaknya dapat mengetuk anggota DPRD Tulungagung untuk menyampaikan aspirasinya ke anggota DPR RI. disampaikan kepada DPRD Tulungagung direspon DPR RI.

“Tuntutannya jelas, setidaknya ada 8 hal diantaranya penolakan pelemahan KPK melaui RUU KPK yang melemahkan KPK, dan penolakan pasal karet pada RKUHP,” pungkasnya. (ra/an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed