oleh

Pandangan Fraksi Terhadap RKUA-PPAS APBD 2020, Soroti Kinerja Eksekutif

Nganjuk, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Nganjuk terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Rapat paripurna yang diselenggarakan pada Sabtu, (05/09/2020) pukul, 19.30 WIB. Sebanyak enam dari tujuh fraksi tidak membacakan pandangannya, diantaranya F-PDIP, F-Hanura, F-Gerindra, F-Golkar, Fraksi Demokrasi Keadilan Indonesia (F-DKI) dan F-Nasdem-PPP. Hanya FPKB yang membacakan pandangan fraksi. Sebagaimana yang disampaikan pimpinan Rapat Paripurna untuk mempersingkat waktu. Supaya sekretaris daerah yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati yang tidak bisa hadir. Sekda diminta untuk mempelajari dan menyampaikan ke Bupati Nganjuk pandangan semua fraksi yang disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Ketua DPRD Nganjuk,  Tatit Heru Tjahjono mengatakan, rapat paripurna yang diselenggarakan pada malam ini adalah pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait dengan RAPBD yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk. Sesuai dengan jadwal pada Senin, (07/09/2020) ada agenda jawaban Bupati atas pandangan tersebut.

Baca Juga  Bupati Serahkan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 ke DPRD, Fokus Penanganan Pemulihan Ekonomi

“Setelah semua rangkaiannya dibahas dan sesuai dengan Renja. Pada  (09/09/2020) akan diparipurnakan dan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2020,” ujar Tatit.

Sementara itu, Nur Daenuri, juru bicara FKB dalam membacakan pandangan fraksinya menyampaikan bahwa adanya dinamika kondisi ekonomi terutama saat pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di Tahun 2020. Karena itu kebijakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan mengedepankan skala prioritas yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah.

“Sebab rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala perioritas adalah salah satu opsi kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut,”katanya.

Hal senada juga dikatakan ketua F-Gerindra, R. Bambang Agus Hendro Wibowo. Pada perubahan KUA dan PPAS, memungkinkan dilakukan perubahan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surplus anggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan dan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan dan belanja terkait dengan itu, dalam penetapan alokasi anggaran SKPD hendaklah memperhatikan kinerja dalam tahun berjalan.

Baca Juga  Serapan APBD NTB Nomor Urut 2, Presiden Jadikan Contoh

Bahkan menurutnya, proses penyusunan perubahan KUA PPAS bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian – pencapaian selama periode Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 serta dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama seharusnya menjadi tolok ukur dalam penyusunan KUA-PPAS anggaran 2020 ini.

”Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS anggaran 2020 adalah angka yang rasional dan wajar, sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap kang Bowo sapaan akrab Bambang Agus Hendro Wibowo

Terpisah, Sekda Nganjuk,  Mokhamad Yasin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada DPRD Nganjuk yang saat ini masih sangat peduli terhadap perbaikan kinerja di lingkungan Pemkab Nganjuk untuk lebih baik lagi.

“Usulan dari fraksi-fraksi adalah untuk perbaikan Nganjuk lebih baik, hal ini menjadikan tantangan bagi Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dengan terus menunjukkan kenaikan grafik. Sedangkan untuk lainnya, terkait pandangan Fraksi-Fraksi tentang pembangunan fisik dan non fisik akan saya sampaikan ke Bupati,” tutur (adv/Ind/am)

News Feed