Rabu, 13 Oktober 2021, 21:30 WIB

Komisi III DPR RI Cek Fasilitas Rutan 1 Surabaya, Ini Faktanya

Surabaya, (afederasi.com) – Anggota komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas 1 Surabaya, Rabu (13/10/2021). Rombongan langsung disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Krismono dan Kepala Rutan kelas I Surabaya, Hendrajati

Rombongan diajak melihat kondisi dapur Rutan 1 Surabaya. Krismono menjelaskan bahwa dapur Rutan Surabaya menghasilkan makanan 3 kali sehari untuk 1700 orang Warga Binaan Pemasyarakatan.

 “Dapur ini relatif kecil, namun menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan konsumsi bagi Warga Binaan di dalam,” terang Krismono.

Selanjutnya, tim diajak menuju ruang video call bagi WBP. Krismono menjelaskan selama pandemi ini UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur menghentikan layanan tatap muka untuk sementara, sebagai gantinya setiap UPT menyediakan inovasi layanan kunjungan video call.

“Ini usaha kami untuk memutus mata rantai Covid-19,” ujar Krismono.

Selain itu, tim juga diajak melihat kondisi pembinaan kemandirian yang ada di Rutan. Hendrajati menjelaskan bahwa meskipun UPT ini adalah Rutan, namun WBP yang ada disini juga berkesempatan mendapatkan pembinaan ketrampilan agar dapat digunakan setelah keluar dari Rutan.

Baca Juga  Kebakaran di Lapas Tangerang, ICJR Kembali Soroti Kelebihan Penghuni

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur juga  mengajak seluruh tim untuk melihat kondisi blok hunian yang telah mengalami over kapasitas sebesar 300%.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah kondisi Rutan Surabaya saat ini yang juga dirasakan oleh kebanyakan UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia,” terang Krismono.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Adis Kadier juga mengapresiasi pelayanan di setiap satuan kerja (satker) di lingkungan kemenkumham Jatim yang sudah bersih, berkualitas dan bebas KKN. Bahkan banyak satker di Jatim menjadi proyek percontohan bagi satker lain di Indonesia.

“Hal ini bisa terwujud berkat kerja keras teman teman. Selain itu saya juga tegaskan kalau WBK dan WBBM itu hanya pengakuan saja. Yang penting adalah manusia yang bisa berubah dalam reformasi birokrasi,” tegasnya. (al/am) 

News Feed