Jumat, 18 Juni 2021, 18:27 WIB

Komisi D Angkat Bicara Soal Tumpukan Sampah di Bantaran Sungai Brantas

Tulungagung, (afederasi.com) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung angkat bicara adanya pembuangan sampah di bantaran sungai sebagai langkah untuk menangani abrasi.

Dimana pembuangan sampah yang terletak tidak jauh dari penyeberangan perahu tradisional di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung. Kepala Desa (Kades) Ngunut, Abdullah mengungkapkan, bahwa keberadaan sampah yang berada di bantaran sungai brantas merupakan inisiatif dari masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes), sebagai upaya pencegahan dan pengamanan tanah masyarakat agar tidak terkena abarasi ketika musim hujan.

“Sampah itu sudah ada sekitar 20 tahun lalu. Kalau hujan itu air sungai meluap mengkikis bantaran sungai. Jadi hal itu merupakan cara mengamankan tanah agar tidak abrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D Suprapto mengatakan, bahwa sampah yang ada di bantaran sungai dapat mengganggu aliran sungai.

Menurutnya, keberadaan sampah di bantaran sungai dapat menimbulkan berbagai jenis pencemaran, sehingga sangat berdampak pada keseimbangan ekosistem yang ada di dalam air.

“Tentu sampah itu, dapat menimbulkan pencemaran baik dari segi fisik, kimia dan biologis. Belum lagi jika terjadi pembusukan, itu masalahnya beda lagi, seperti timbul bau tidak sedap” katanya.

Baca Juga  Puluhan Tahun Sampah Menumpuk di Bantaran Sungai, Kades Klaim Langkah Tangani Abrasi

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Anggaran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, jikalau langkah penanganan abrasi dengan menanam pohon, pihaknya menilai langkah tersebut dimungkinkan dapat menahan abrasi.

“Kalau memang sengaja ditanam pepohonan itu memang bisa menahan, tapi kalau untuk tumpukan sampah itu jelas mengganggu daripada fungsi sungai,” imbuhnya.

Disinggung soal upaya yang akan dilakukan pihaknya, Suprapto menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Dia menyebut, koordinasi tersebut perlu dilakukan, mengingat yang menerima dampak dari kondisi itu adalah masyarakat Tulungagung.

“Kami akan melakukan koordinasi, sungai itu kan masuk wilayah tulungagung, dan itu merupakan kewenangan balai besar wilayah sungai brantas, dan jasa tirta. Jadi intinya memang kewenangan ada di sana, tapi yang menerima dampak orang tulungagung,” pungkasnya. (rra/dn)

News Feed